Perlu Kolaborasi Perbaiki Jalan Siantar – Tanah Jawa

KANALMEDAN – Kalangan DPRD Sumut menegaskan, Pemkab Simalungun, Pemprov Sumut Cq Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut dan PTPN IV harus berkolaborasi memperbaiki jalan provinsi jurusan Pematangsiantar-Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang mengalami kerusakan berat, sehingga arus lalu lintas dari kawasan itu nyaris lumpuh total.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong dan anggota Komisi B Saut B Purba kepada wartawan, Minggu (10/11/2019) ketika dihubungi melalui telepon di Medan.

“Ketiga instansi ini harus bersinergi memperbaiki jalan provinsi yang mengalami kerusakan sejak setahun terakhir ini, agar aktifitas masyarakat tidak lagi terganggu,” ujar Parlaungan yang mengaku sangat prihatin melihat kondisi jalan yang tidak lagi bisa dilalui, bahkan pejalan kaki saja sulit melintasinya.

Jika Dinas BMBK Sumut berjalan sendiri-sendiri memperbaiki jalan yang rusak, tanpa terlebih dahulu diperbaiki bendungan di areal PTPN IV, tegas Parlaungan dan Saut Purba, tentu badan jalan akan kembali hancur diterjang luapan banjir dari kawasan PTPN IV Unit Marihat.

“Kerapnya banjir di kawasan itu, akibat peralihan dari tanaman teh menjadi sawit, sehingga tidak ada lagi resapan air. Sebelum ada kebun sawit milik perkebunan negara ini, tidak pernah mengalami banjir dan jalan aman-aman saja,” tandas Parlaungan yang dikenal politisi vokal ini.

Jadi yang mendesak dilakukan perbaikan oleh PTPN IV, tandas Saut Purba, bendungan untuk mengurai debit air yang melintasi jalan provinsi dan pihak Pemkab Simalungun menggali lebih dalam sungai Bah Birong serta juga aliran sedotan, agar air bisa lancar, sehingga tidak merusak badan jalan.

“Tahapan berikutnya, Dinas BMBK Sumut memperbaiki jembatan bally sejalan dengan perbaikan jalan alternatif oleh pihak PTPN IV di kebun Bah Jambi, agar lalu lintas di kawasan itu bisa kembali lancar,” tandas Parlaungan sembari menambahkan, jika ketiga instansi itu berjalan sendiri-sendiri melakukan perbaikan, jalan provinsi itu akan tetap hancur.

Sementara Ir Effendy Pohan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumut, Jumat (8/11/2019) menjelaskan, penanganan banjir di jalan provinsi Siantar-Tanah Jawa merupakan tanggungjawab PTPN IV, karena banjir tersebut berasal dari lahan perkebunan milik BUMN tersebut.

“Air bandang itu tidak mengalir ke sungai Bah Birong, melainkan ke gorong-gorong yang sedang dibangun oleh Pemprov Sumut. Namun akibat derasnya air yang melimpah, jembatan dan gorong-gorong tidak bisa menahan dan akhirnya jebol. Kita sudah kordinasi dengan pihak PTPN IV, sehingga mereka menurunkan 5 alat berat ke lokasi banjir,” ujarnya.

Effendi juga mengungkapkan, pada Jumat (15/11/2019), pihaknya akan menggelar rapat dengan PTPN IV di Simalungun, guna dimintai pertanggungjawabannya, sebab kalau masalah banjir ini tidak bisa terselesaikan, jembatan darurat dan gorong-gorong yang baru dikerjakan oleh Pemprov Sumut akan diterjang banjir kembali.

“Kami juga sangat berharap agar anggota DPRD Sumut hadir dalam rapat dengan PTPN IV yang akan digelar di Simalungun, sekaligus melihat kondisi di lapangan. Kami juga perlu dukungan dari legislatif, guna mendesak PTPN IV agar menyelesaikan persoalan banjir yang menerjang jalan provinsi ini,” pungkasnya.(Jen/Rel)