Komisi B DPRD Medan Persoalkan Pengangkatan Marasutan

KANALMEDAN-Penetapan dan pengangkatan Marasutan Siregar sebagai Kepala Dinas Pendidikan Medan pilihan Walikota Medan, Dzulmi Eldin dinilai tidak berkaca pada masa lalu. Pasalnya, saat yang bersangkutan dipercaya memimpin lembaga pendidikan itu, belum ada prestasi menonjol yang ditorehkan.

Anggota Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala, mengingatkan, amanat yang kembali dipercayakan kepada Marasutan hendaknya dijadikan sebagai pemicu untuk bekerja lebih baik lagi. Sebab, dunia pendidikan bukanlah sesuatu yang baru bagi mantan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Sekretariat Daerah Kota Medan.

“Kita beri waktu 3 bulan untuk Marasutan membenahi seluruh permasalahan yang ada di Disdik Medan. Ini bukan jabatan baru baginya. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat Kadisdik. Jadi kita lihat sama-sama, apa terobosan yang bakal dia buat pasca dilantik kemarin,” tegas Rajuddin kepada wartawan, Kamis (7/2).

Menurutnya, sepeninggalan Kepala Dinas Pendidikan, Hasan Basri dan Plt Kadisdik Ramlan Tarigan, ada beberapa poin yang harus dikebut untuk dilaksanakan Marasutan. Yang pertama meningkatkan mutu pendidikan. Sebab sudah lama prestasi pendidikan di Kota Medan tidak menunjukkan prestasi.

“Yang kedua terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kita mau penerimaannya kredibel. Jagan ada permainan. Dan yang ketiga meningkatkan minat belajar siswa. Kalau minat belajar siswa meningkat, secara tidak langsung akan berimbas pada meningkatnya mutu pendidikan. Orangtua siswa pun akhirnya semangat untuk memotivasi anaknya agar tetap belajar,” tekannya.

Rajuddin juga meminta Marasutan harus peduli terhadap guru honor. Sebab permasalahan guru honor tak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Pihaknya ingin melihat upaya seperti apa yang bakal dilakukan Kadisdik Medan ini untuk mensejahterakan 1.962 guru honor agar tidak terus menjadi korban.

“Harus ada jalan keluar menyelesaikan persoalan ini. Guru honor sangat berjasa mencerdaskan anak bangsa. Tanpa mereka (guru honor, red), guru PNS akan kewalahan mengajar anak didik. Kita tunggu lah gebrakan Marasutan. Fraksi PKS secara tegas akan mengawal ini sampai semua harapan terpenuhi,” tekannya lagi. (Jen)

Print Friendly