Ketua PKB Sumut Pimpin UKK Bacaleg DPRD Sumut Ustadz Harun Lubis

KANALMEDAN – Ketua DPW PKB Sumut H.M. Ja’far Sukhairi Nasution didampingi unsur Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Sumut Drs Syaiful Syafri MM, memimpin langsung Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Sumut pada Pemilu 2024, di Sekretariat DPW PKB Sumut Jalan Walikota Medan, Selasa (07/02/2023). UKK diikuti Ustadz H. Harun Lubis ST, M.PSi, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arafah Deli Serdang.

Ustadz H. Harun Lubis, ST, M.PSi yang juga kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor mengikuti UKK Bacaleg DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Deli Serdang. Harun didampingi Ustadz Anwar Lubis dan Ustadz Ali Syahbana Daulay. Turut hadir di sana Bacaleg PKB untuk DPR RI Bagus Joko Triono SE dan Munir Ritonga SE

Dalam UKK itu, Ketua DPW PKB Sumut H.M. Ja’far Sukhairi Nasution menanyakan dasar Ustadz Harun memilih Bacaleg PKB untuk DPRD Sumut. Ustadz Harun menjelaskan bahwa ia telah bertahun-tahun mengelola pondok pesantren dan kini berkeinginan mengabdi melalui PKB untuk mengembangkan pendidikan di Sumut. Apalagi lahirnya UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan “kado” PKB untuk umat Islam.

“Bertahun-tahun menggeluti pendidikan di pesantren bahwa Dewan Pendidikan baik tingkat kabupaten/Kota maupun provinsi tidak pernah mengajak pimpinan pondok pesantren untuk berkiprah memajukan pendidikan agama. Karena itu saya terpanggil menjadi kader PKB guna memotori pembangunan pendidikan di Sumatera Utara melalui lembaga DPRD,” tegas Ustadz Harun Lubis.

Pondok Pesantren Darul Arafah sendiri didirikan tahun 1985 berlokasi di Jalan Berdikari, Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang. Setiap tahunnya ponpes modern ini menamatkan ratusan santri.

Sementara itu, pengurus LPP PKB Sumut Syaiful Syafri kepada pers menjelaskan, pada UKK Bacaleg PKB ini dilakukan pemeriksaan administrasi. Kemudian ada sosialisasi pemahaman perjuangan PKB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus penegasan bahwa PKB berwawasan kebangsaan, tidak membedakan suku, agama, ras dan antargolongan. (Nas)

Print Friendly