DPRD Sumut Tidak Punya “Sense Of Crisis”
KANALMEDAN – DPRD Sumatera Utara dinilai tidak memiliki ‘sense of crisis’ atas kesulitan yang dialami rakyat.
Pasalnya, di tengah suasana ekonomi nasional yang mengalami resesi, namun wakil rakyat masih menganggarkan Rp1,636 miliar untuk pengadaan laptop bagi 100 anggota dewan.
Parahnya lagi, anggaran ini disebutkan bersumber dari P-APBD Sumut tahun anggaran 2020. Padahal, saat begini negara melakukan refocusing anggaran, guna mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Menurut Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Siska Barimbing, APBD Sumut tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.080.970.638 (Rp14 triliun), Rp1.5 triliun telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
Refocusing anggaran Rp1,5 triliun itu tentu saja berdampak pada pembangunan di Sumatera Utara.
“Pandemik Covid-19 ini menyebabkan peningkatan belanja namun di satu sisi terjadi penurunan pendapatan. Anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan belanja pembangunan lain harus direlokasi untuk penanganan Covid-19 akibatnya dapat kita lihat sekarang banyaknya infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi yang rusak dan belum diperbaiki, begitu juga dengan anggaran belanja pemberdayaan masyarakat juga tidak dapat dilakukan,” tutur Siska kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).
Menurut Siska, dimasa pandemi ini diperlukan “sense of crisis” dari semua pihak terutama eksekutif dan legislatif harus semakin mengencangkan ikat pinggang.
Sebagaimana diberitakan, 100 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mendapatkan laptop merek Lenovo Think Pad seharga Rp16.363.000,00 per unit sehingga totalnya menjadi Rp1.636.300.000,00 yang anggarannya berasal dari P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
Berdasarkan APBD Murni Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 pengadaan laptop untuk 100 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak ada dianggarkan dan justru dianggarkan pada P-APBD Tahun 2020.
Menurut Siska, seharusnya P-APBD difokuskan untuk membantu masyarakat dimasa pandemi ini.
“Misalnya saja banyak sekali siswa SMA dan SMK saat ini yang kesulitan tidak dapat mengikuti belajar online karena ketiadaan fasilitas smartphone dan laptop, anggaran sebesar Rp1.636.300.000,00 akan sangat bermanfaat bagi para pelajar ini dibandingkan dengan 100 orang Anggota DPRD yang pastinya sudah memiliki smartphone dan laptop canggih,” sebutnya.
Ditambahkannya, situasi Covid-19 saat ini memang mengharuskan kerja-kerja lebih banyak dilakukan secara online dan laptop merupakan alat kerja pendukungnya.
“Namun disayangkan, apakah laptop ini harus difasilitasi dengan menggunakan uang rakyat? Apakah anggota DPRD tidak bisa memfasilitasi dirinya sendiri?,” ujar Siska. (Jen/TS)
