Fraksi Nasdem DPRD Medan Berharap Penambahan 200 Ribu Peserta BPJS Gratis
KANALMEDAN – Fraksi Nasdem DPRD Medan menyampaikan beberapa kritik kepada Pemko Medan di Rapat Paripurna Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Medan Tahun Anggaran 2021, Selasa (3/11/2020).
Nasdem meminta agar Pemko Medan harus lebih memerhatikan RS Pirgadi Medan sebagai salah satu rumah sakit rujukan daerah penanganan Covid-19.
“Perlu mengoptimalkan pelayanan, dengan penambahan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti PCR dan fasilitas lainnya dan untuk memaksimalkan pemakaian fasilitas preventif dan pemasangan hepa filter,” ucapnya.
Selain itu, terkait masalah penyelenggaraan BPJS, Fraksi Nasdem juga meminta Dinas Kesehatan agar mengevaluasi provider BPJS.
“Yang jelas-jelas melanggar aturan seperti belum adanya UKL/UPL atau Amdal. Kami melihat program ini harus mendapat perhatian yang serius, karena menyangkut hidup masyarakat miskin, terutama pengelolaannya harus lebih profesional,” katanya.
Selain itu katanya untuk tahun 2021 pihaknya berharap agar adanya penambahan 200.000 peserta BPJS gratis yang diperuntukan bagi masyarakat yang langsung terkena dampak pandemi Covid-19
“Dan juga kepada bilal mayit, penggali kubur, guru mengaji, guru magrib mengaji, nazir mesjid serta guru-guru honor,” ucapnya.
Fraksi Nasdem juga menyoroti Dinas Lingkungan hidup. Disebutkan hingga saat ini, kepala UPT laboratorium masih kosong terhitung sejak 2018.
“Untuk itu kami minta Pemko Medan untuk segera menunjuk dan mengangkat kepala UPT supaya jangan sampai gedung dan fasilitas yang tersedia menjadi sia-sia,” katanya.
Sementara itu, terkait pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH), katanya, hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan yang serius.
“Sementara dari rancangan anggaran untuk pengelolaan persampahan mulai dari pemilahan, pengangkutan dan pengelolaan, hingga sampai di Tempat Penampungan Akhir (TPA) mencapai Rp 94.5 miliar lebih. Anggaran ini sudah cukup besar, untuk itu diharapkan jangan terjadi lagi tumpukan sampah yang dikeluhkan warga,” ucapnya.
Selain itu katanya, terkait masalah retribusi parkir, sampai saat ini masih terus menjadi sorotan tajam.
“Apalagi kita melihat dalam rancangan anggaran di targetkan pendapatan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan hanya sebesar Rp 30,4 miliar lebih. Kami menilai pendapatan dari retribusi pelayanan parkir ini terlalu kecil dibandingkan kondisi lapangan sehingga masih perlu upaya dan kerja keras Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pendapatan tersebut,” katanya.
Selain itu, Nasdem katanya juga menilai PD Rumah Potong Hewan perlu dievaluasi karena mengalami kerugian Rp 1,2 miliar.
“Sebagai perusahaan daerah yang orientasinya mencari laba guna menambah pendapatan daerah, namun kalau kita melihat pada Tahun 2019 mengalami kerugian Rp 1,2 miliar lebih dan dalam rancangan APBD tahun 2021 bahwa estimasi laba PD Rumah Potong Hewan sejumlah Rp 150 juta rupiah untuk lebih efektif nya berjalan. PD rumah potong hewan kota Medan perlu dievaluasi mengingat perusahaan ini tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan operasionalnya dan tidak memberikan kontribusi bagi khas daerah,” katanya.(Jen)
