Benny Iskandar Hanya Kirim Utusan saat RDP Bangunan Bermasalah
KANALMEDAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, D. Edy Eka Suranta S Meilala mengaku sejauh ini banyak menemukan bangunan berdiri tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan OPD terkait khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.
“Saat kita turun ke lapangan, banyak ditemukan bangunan berdiri tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Ini membuktikan lemahnya pengawasan yang dilakukan dinas terkait,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (2/3).
Sebagai fungsinya untuk melakukan pengawasan, Diko merasa kecewa dengan kinerja Kadis PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar. Sebab, Benny hampir tidak pernah datang mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengaduan pelanggaran IMB di Kota Medan. Benny hanya mengutus perwakilannya saja.
“Beberapa kali diundang rapat, dia tidak pernah hadir. Kita tidak tau alasannya. Bisa saja rapat, namun dia hanya mengutus perwakilannya saja. Tentu kondisi ini tidak akan memaksimalkan kordinasi untuk melakukan pengawasan,” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan itu.
Dia mendorong Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution untuk mengkoreksi kinerja Benny Iskandar karena tidak berhasil meningkatkan PAD Kota Medan. Ironisnya, kata Diko, masing-masing OPD saling buang badan saat diminta pertanggungjawaban terkait maraknya bangunan menyalah di Kota Medan.
“Kasus seperti ini sering kita temukan. Gitu kita dapat ada pelanggaran, mereka saling buang badan. Ngaku belum periode mereka lah ataupun tanggungjawabnya,” tukas Diko.
Sebelumnya, Kinerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, khususnya dari sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terkesan mempermalukan Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution. Buktinya, serapan realisasi PAD dari sektor IMB hanya 11,61 % dari target 147,7 miliar.
“Realisasi PAD dari sektor IMB tidak sebandin dengan potensi yang ada di lapangan. Kita melihat banyak pembangunan di Kota Medan, namun realisasi PAD-nya tidak maksimal. Ini sama saja, mempermalukan Plt Walikota Medan,” ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnain kepada wartawan, Jumat (28/2).
Dia mendorong Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution segera mengevaluasi Benny Iskandar dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PKPPR Kota Medan. Sebab, Benny tidak mampu mengejar kebocoran PAD dari sektor IMB.
“Hampir setiap sudut di Kota Medan ada pembangunan. Tentu harusnya ini diawasi secara maksimal. Kejar retribusi IMB-nya. Jangan malah dibiarkan banyak bangunan tanpa IMB menjamur. Kalau tidak ada IMB-nya, segera tindak. Untuk memberi efek jera bagi pengembang lainnya. Bukan malah diam saja,” cetus Bobby.
