Komisi X DPR Serap Masukan dari Unpri

Pimpinan rombongan Komisi X DPR-RI Dr Reni Marlinawati menerima cenderamata dari Rektor Unpri Dr Chrismis Novalinda Ginting MKes, saat melakukan kunker di Unpri.

KANALMEDAN – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang dipimpin  Dr Reni Marlinawati melakukan kunjungan kerja ke Universitas Prima Indonesia (Unpri), kemarin.  Kunker ini untuk menyerap masukan dan pendapat tentang implementasi kebijakan, program dan pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi.

Turut dalam rombongan Komisi X itu dr Sofyan Tan, Ir HAR. Sutan Adil Hendra MM, Ir Bambang Sutrisno, Dr HA Mujib Rohmat, Rinto Subekti SE MM, Hj Laila Istiana DS SE, Arzeti Bilbina SE MAP, Yayuk Basuki, Hj Dewi Coryati SE, drg Hj Yayuk Sri Wahyu Ningsih MM MH dan Anas Thahir.

Rombongan Komisi X disambut Pendiri Unpri  dr I Nyoman Ehrich Lister MKes AIFM, Ketua Badan Pengelola Harian (BPH) Unpri Dr Tommy Leonard SH MKn, Rektor Unpri Dr Chrismis Novalinda Ginting M.Kes, Wakil Rektor (WR) I Seno Aji SPd MEng Prac, dan WR III Said Rizal SHI MHI.

Anggota Komisi X  Reni Marlinawati mengatakan, tujuan kunker ini untuk mendengar masukan dari Unpri sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi swasta di Kota Medan. “Semua masukan yang disampaikan civitas akademika Unpri akan didiskusikan kembali di pusat supaya mahasiswa dan kampus mudah dalam melaksanakan programnya,” katanya.

Menurutnya, kemajuan perguruan tinggi sangat penting dan harus terus ditingkatkan agar tidak ketinggalan dari negara-negara lain.

Dalam kesempatan itu, Rektor Unpri Chrismis Novalinda Ginting mengemukakan permasalahan terkait uji kompetensi bagi mahasiswa bidang Ilmu Kesehatan yakni Program Studi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan dan Kebidanan.

“Pertama, uji kompetensi bagi dokter dan dokter gigi terkait kebijakan atau undang-undang pendidikan dokter mohon kiranya dapat ditinjau kembali,” kata rektor.

Kedua, kata rektor, uji kompetensi bagi perawat dan bidan dipertimbangkan untuk tidak dibebankan biaya ujian serta kepengurusan STR (Surat Tanda Registrasi) dan dapat dilaksanakan di daerah saja.

“Ketiga, terkait dana hibah penelitian bagi dosen agar kiranya dosen cukup dibebankan dengan menghasilkan output penelitian yang relevan, tanpa dibebankan dengan laporan lainnya,” kata Chrismis.

Sementara itu, Ketua BPH Unpri Dr Tommy Leonard SH MKn mengatakan, kunjungan Komisi X DPR RI merupakan momen yang sangat berarti bagi cevitas akademika Unpri.

“Kami berharap kehadiran anggota Komisi X DPR RI ini bisa membawa aspirasi yang disampaikan tersebut ke Jakarta,” kata tokoh pendidikan Sumut ini.

Tommy melihat bahwa DPR RI benar-benar peduli dengan dunia pendidikan. Hal ini terlihat dari kunjungan Komisi X DPR RI ke Unpri untuk menyerap aspirasi dan menganalisis permasalahan dari perguruan tinggi. (Nas)

Print Friendly