Baskami Ginting Nilai Pelayanan RS Bagi Penggguna BPJS Tak Wajar
KANALMEDAN – Anggota DPRD Sumut dari FPDI Perjuangan Drs Baskami Ginting menilai, perlakuan Rumah Sakit (RS) kepada pengguna BPJS Kesehatan belum wajar.
“Pengguna BPJS Kesehatan khususnya di beberapa daerah di kota Medan, sering memperoleh perlakuan tak wajar. Akibatnya memperoleh layanan kesehatan sulit”, kata Baskami Ginting kepada wartawan, Selasa (22/1) di Gedung DPRD Sumut.
Perlakuan RS yang belum maksimal itu, diketahui akil rakyat ini, saat reses di dapil Sumut II (Medan B) Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru, Kamis (17/1) pekan lalu.
“Warga yang ingin berobat dengan menggunakan kartu BPJS, sering mendapatkan perlakuan yang kurang wajar dari pihak rumah sakit. Masyarakat ingin masalah ini menjadi perhatian pemerintah khususnya BPJS Kesehatan,” ujar Baskami.
Dari pertemuan reses yang dihadiri Kepala Lingkungan dan tokoh masyarakat di Kecamatan Medan Baru, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, masyarakat mengaku truma ketika hendak berobat ke rumah sakit untuk rawat inap dengan menggunakan kartu BPJS, karena ada kekhawatiran masyarakat pasien meninggal sebelum sempat dilayani.
“Untuk itu, masyarakat meminta agar persoalan ini harus manjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang untuk mengawasinya, agar ke depan masyarakat pengguna kartu BPJS dapat diperlakukan lebih manusiawi,” tegas Baskami.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menerima keluhan warga masyarakat, masih ada warga miskin yang belum menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai), yang seharusnya diterima rakyat miskin pada tahun 2017-2018. Bahkan yang sudah menerima tapi tidak bisa juga dicairkan dengan alasan adanya perbedaan data penerima dan alasan lain yang kurang jelas.
Terkait hal itu, kata Baskami Ginting yang kini menjabat Ketua FPDI Perjuangan DPRD Sumut itu, masyarakat bermohon kepada anggota lembaga legislatif agar ada penekanan kepada pihak yang berkompeten untuk menangani masalah bantuan tersebut secara serius.
Demikian halnya saat reses di Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Jumat (18/1) Masalah BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih saja menjadi keluhan sebagian masyarakat. Bahkan di Kelurahan PB Selaynag II, masih ditemukan warga masyarakat belum terdaftar sebagai peserta BPJS dan belum memiliki KIS dan KIP.
“Kiranya Pemerintah dapat minyikapi keluhan warga tersebut, karena masyarakat sangat membutuhkan BPJS dan beberapa fasilitas kesejahteraan lain dari pemerintah,” ungkapnya. (Jen)
