Komisi VIII DPR RI Minta Kemenag Sosialisasikan BPIH
KANALMEDAN-Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Kabupaten Langkat, Jumat (17/2).
Dalam Kunker tersebut juga hadir Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Harry Alexander.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa Komisi VIII bersama pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Hajj (BPIH) tahun 1444H/2023M.
Kesepakatan tersebut diperoleh pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama pada 15 Februari 2023. DPR dan pemerintah sepakat, besaran biaya haji tahun 1444H/2023M dengan rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler.
Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp40.237.937 (44,7%). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67.
Dalam kesempatan itu Marwan minta jajaran Kementerian Agama Sumatera Utara untuk menyosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat khususnya para calon jemaah haji di wilayahnya masing-masing.
“Kami berharap jajaran Kemenag Sumut untuk mensosialisasikan biaya haji tersebut dengan penjelasan yang tepat dan dapat dipahami masyarakat khususnya calon jemaah haji,” kata politikus PKB ini.
Sementara itu Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM mengatakan Kanwil Kemenagsu akan segera menyosialisasikan keputusan BPIH tersebut pada masyarakat.
“Kita akan segera menyosialisasikannya kepada masyarakat di Sumatera Utara melalui Bidang PHU maupun Kankemenag Kab/Kota,” ucapnya.
Hadir dalam Kunker Komisi VIII DPR RI itu, Plt. Bupati Langkat Syah Afandin, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenagsu H. Zulfan Efendi, S.Ag, M.Si, Kepala Bidang Pakis Dr. H. Muksin Batubara, M.Pd, Kepala Bidang Bimas Kristen Dr. Arnot Napitupulu, M.Pd.K, Pembimas Buddha Budi Sulistiyo, S.Ag, M.Pd.B dan sejumlah Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota. (sor)
