Ini Tujuh Alasan Fraksi Hanura, PSI dan PPP Tolak LPJ Pemko Medan
KANALMEDAN – Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) Kota Medan menjadi satu-satunya fraksi yang menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Medan terhadap pelaksanaan APBD 2019 untuk disahkan menjadi Perda Kota Medan.
Fraksi HPP memaparkan terdapat tujuh poin alasan ditolaknya LPJ tersebut yakni menyangkut perubahan pola pikir, estetika dan kebersihan kota, traffic lalu lintas, Silpa, Islamic Center, infrastruktur, dan kinerja pemerintahan daerah.
“Menurut pendapat kami, aktivitas pelayanan dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah, harus didasari mindset positif. Dengan begitu, tidak ada lagi aparatur melaksanakan tugas seadanya,” kata ketua fraksi HPP, Erwin Siahaan, Selasa (14/7/2020).
Terkait estetika dan kebersihan kota, kata Erwin, menyangkut pada predikat Medan sebagai kota yang jorok.
Hal itu seharusnya menjadi cambuk bagi aparatur pemerintah kota untuk melakukan kerja cepat dan tepat membenahi, menata dan memperbaiki kota lebih bersih, indah dan berestetika.
“Namun yang kita lihat, bahwa Kota Medan adalah kota yang memiliki taman yang tidak terurus, bunga dan tanamannya seperti hidup segan mati tak mau, pengelolaan sampah yang masih jauh dari kata modern. Fakta ini menunjukkan betapa kinerja aparatur yang menanganinya masih di bawah standar,” paparnya.
Terkait traffic lalu lintas, sambungnya, tahun 2019 Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan telah memasang Area Traffic Control Sistem (ATCS) dengan menempatkan 160 unit kamera di sekitar 86 titik persimpangan jalan raya.
Tujuannya mengendalikan arus lalu lintas dengan menyelaraskan waktu traffic ligh jalan raya, namun hal tersebut belum emmberikan dampak yang signifikan.
“Menurut kami manfaatnya belum dirasakan masyarakat pengguna jalan raya. Sehingga muncul anggapan di tengah-tengah masyarakat, bahwa pemasangan kamera tersebut program yang sia-sia dan menghabiskan anggaran. Faktanya kemacetan masih terjadi dan sarana lampu lalu lintas banyak yang tidak berfungsi dengan baik,” katanya.
Selain itu iata Erwin, rapot merah yang pihaknya sampaikan pada pemandangan umum fraksi terkait besanya Sisa Lebih Perhitungan Anggara (SilLPA) pada APBD tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 506.651.260.365,37 ternyata tepat.
“Dalam pembahasan LPI ini, banyak hal yang kami pertanyakan terkait pelaksanaan APBD 2019 ini, penjelasan dan jawaban yang diberikan bersifat klasik dan tidak menyentuh subtabsi pemasalahan. Karenanya menurut pandangan kami sangat wajar penilaian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya rencana pembangunan Islamic Center yang sejak 15 tahun lalu diprogramkan, sampai sekarang ini dikatakan progresnya dinilai sangat lambat.
“Buktinya sampai saat ini yang sudah tereaisasi hanya pengadaan tanah seluas 20 hektar dari dari rencana awal 40 hektar. Ditambah sudah dibangunannya akses jalan masuk ke areal tanah islamic center. Artinya selama 15 tahun lebih hanya itu yang mampu dilakukan pemerintah kota,” katanya.
Erwin juga mengatakan terkait kondisi infrastruktur di Kota Medan masuk kategori memprihatinkan.
Hal tersebut karena banyak ruas jalan yang rusak, drainese yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga medan sering banjir, dan infrastruktur lain yang tidak dalam kondisi baik.
“Hal ini menambah panjang catatan kinerja pemerintah kota yang belum sesuai harapan. Sudah sepatutnya secepatnya dilakukan evaluasi untuk membuat perubahan yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan banyak hal yang perlu dibenahi oleh Pemko termasuk kinerja para OPD.
Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi catatan sejumlah fraksi dalam menyampaikan pendapat akhir tersebut.
Dikatakannya, semua koreksi yang disampaikan itu tentunya sangat positif bagi Pemko Medan untuk terus melakukan perbaikan ke depannya.
“Pemko Medan juga akan terus mencermati kekurangan yang ada sehingga dapat ditindak lanjuti. Insya Allah semua catatan dan koreksi akan kita tindak lanjuti. Masih banyak yang belum dicapai, ini merupakan tantangan tersendiri yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh,” kata Akhyar. (Jen)
