BKNDI Sumut Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan
KANALEDAN – Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) Sumatera Utara (Sumut) siap mewujudkan program Nawacita Jokowi dalam mengawasi/mengontrol dan membantu pelaksanaan peningkatan kemajuan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) seluruh desa se-Indonesia, khususnya di Sumut.
Hal itu disampaikan Ketua BKNDI Sumut, Burhan Sinaga yang didampingi Sekretaris Godang Hutasoit dan Ketua Harian Feri Nofirman dalam acara Temu Ramah dan Silaturrahmi pengurus Dewan Pimpinan Provinsi BKNDI Sumatera Utara dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DDP Kabupaten/Kota se Sumut, sekaligus penyerahan SK pengurus, Sabtu (15/02/2020) di Hotel Madani Medan.
Kegiatan itu juga diisi materi tentang bagaimana menggunakan aplikasi online guna membantu masyarakat desa dan pemerintah saling bersinergi dalam pembangunan desa berkelanjutan. Turut hadir pada temu ramah itu pengurus BKNDI Kota Medan, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Samosir, Batubara, dan lainnya,
Burhan lebih lanjut mengatakan, Temu Ramah dan Silaturrahmi antarpengurus Provinsi dan Daerah untuk menyamakan visi dan misi guna menyinergikan dan mendukung upaya percepatan pembangunan sesuai konsep Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Nawacitanya. Dan salah satu penjabaran konsep itu dilakukan dengan pemberdayaan desa Indonesia.
“Oleh itu BKNDI hadir di Indonesia termasuk di Sumut ini dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia sekaligus melihat potensi desa-desa yang ada di Sumatera Utara agar desa desa mampu bergerak dinamis dan berkemajuan,” paparnya.
Dikatakan, sinergitas antar-berbagai intansi untuk menjaga keamanan, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan desa secara intensif termasuk sinergitas antara Babinsa, Denti, Bhabinkamtibmas, dan dari BKNDI.
Burhan menegaskan, BKNDI bukan LSM, OKP atau sejenisnya. “BKNDI hadir untuk menuangkan buah fikiran sekaligus sebagai kontrol sosial dalam pembangunan desa. Selama ini banyak desa yang tertinggal, baik dari segi SDM maupun SDA-nya. Jadi BKNDI ini bukan alat untuk mengancam pemerintah desa maupun Kabupaten/Kota, tapi merupakan mitra kerja dengan tujuan mulia,” ujarnya.
Ketua Harian BKNDI Sumut Feri Nofirman menambahkan, banyak Kepala Desa maupun Lurah yang tidak mampu melaksanakan program pembangunan sehingga banyak dana desa/ kelurahan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Begitu juga banyak program yang tidak tepat sasaran sehingga menjadi masalah.
“Sekarang ini berdasarkan informasi sudah ada 900 kepala desa yang masuk penjara. Ini tentu menjadi masalah bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” paparnya.
Oleh sebab itu Feri mengatakan, BKNDI akan bermitra dengan Kepala Dinas PMD di tingakat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjadi salah satu fasilitator desa, misalnya membantuu pembuatan laporan keuangan sesuai arahan dan kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Kita juga membantu peningkatan SDM aparatur desa, sekaligus turut serta membantu pengembangan potensi desa, misalnya ada daerah yang punya potensi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa, BKNDI akan hadir dan menjadi jembatan untuk mencarikan pasar bagi masyarakat tersebut, dan keuntungan dari situ dikembalikan untuk menjadi PAD bagi desa tersebut,” ujarnya.
Baik Burhan dan Feri kompak mengatakan, mereka dalam waktu dekat akan hadir pada acara Rakornas dan Refleksi 100 Hari Kerja Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin. BKNDI Sumut dan Kabupaten/Kota akan berangkat bersama ke Jakarta pada 27-28 Februari mendatang. (Nas)
