Soal Natuna, PMII Sumut Minta Pemerintah Indonesia Tegas Hadapi China

KANALMEDAN – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut meminta pemerintah untuk tegas menghadapi China terkait konflik teritorial di perairan Natuna.

Hal itu dikatakan Ketua PKC PMII Sumut, Azlansyah Hasibuan menindaklanjuti sikap Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Azlan, pemerintah jangan mengendurkan ketegasannya meskipun saat ini China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia.

“Pemerintah harus tegas menyelesaikan pekara ini. Dengan ketegasanlah pemerintah akan semakin berwibawa di mata dunia dan China biar tak mengulangi perbuatannya ini lagi,” kata Azlan, Selasa (7/1/2020) di Medan.

“Jika ada lagi kapan China yang masuk ke teritori Indonesia, tenggelamkan saja,” sambungnya.

Azlan mengaku, pihaknya hingga kini masih menunggu sikap Pemerintah RI dan itikad baik China untuk meminta maaf terkait persoalan ini.

“Bila tidak juga selesai persoalan ini PMII Sumut siap aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat China di Sumut,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyarankan Pemerintah RI segera melakukan dialog ke Duta Besar China.

 “Kita minta pemerintah segera lakukan dialog ke Duta Besar China di Jakarta untuk memberikan masukan yang konstruktif. Bila tidak diindahkan lebih baik, pemerintah mengusir Duta Besar China dari republik ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj melalui keterangan tertulisnya meminta Pemerintah RI untuk tak bersikap lembek kepada China.

Said menyatakan Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994.

Karena itu tindakan coast guard China mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima. (Nas)