Himmah dan PMII Minta Gubsu Copot Pimpinan OPD Koruptor

Ketua PW Himmah Sumut Abdul Razak Nasution dan Ketua Umum PKC PMII Sumut Azlansyah Hasibuan saat memimpin aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Senin (9/12/2019).

KANALMEDAN – Menyambut Hari Anti Korupsi Internasional, dua elemen mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW Himmah) dan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro Medan, Senin (9/12).  

Dalam orasinya Ketua PW Himmah Sumut Abdul Razak Nasution meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga terlibat kasus korupsi. Ini demi menciptakan Sumut bermartabat.

Razak membeberkan, pimpinan OPD tersebut di antaranya Ir Dahler Lubis selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut yang diduga terlibat kasus korupsi pengadaan ternak kambing yang merugikan negara Rp 8 miliar sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Sumut.

“Kemudian, H Zonny Waldi SSos, MM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut diduga melakukan korupsi pada pengadaan enam unit kapal tahun anggaran 2014 saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut  yang merugikan negara Rp 8,7 miliar,” kata Razak.

Ketua Umum PKC PMII Sumut Azlansyah Hasibuan menambahkan, pimpinan OPD yang diduga melakukan korupsi termasuk Dr Drs Arsyad Lubis, Kepala Dinas Pendidikan Sumut dalam kasus pengadaan alat praktik SMK Pertanian dan Otomotif se-Sumut senilai Rp 45 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018. “Pengadaan alat SMK yang dikerjakan oleh CV Tunggal Jaya ini salah spek,” katanya.

Kemudian, Ir H Asfan Sopian MM sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumut diduga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi sewaktu menjabat Kadis Perkebunan Sumut yaitu pada program peningkatan produksi TA 2011 dan program peningkatan nilai tambah, daya asing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian TA 2012. Kasus ini masih ditangani oleh Kejatisu.

“Pembangunan Sumut akan berjalan lamban jika Gubernur Sumut Bapak Edy Rahmayadi masih memakai pejabat yang bermental korup. Cita-cita Sumut bermartabat akan menjadi gagasan-gagasan kering yang tidak ada artinya,” tambah Azlan.

“Bapak Edy Rahmayadi jangan tutup mata jika ingin Sumut selamat,” tambahnya.

Setelah satu jam menyampaikan orasi, massa Himmah dab PMII kemudian didatangi perwakilan Gubernur yakni Salman dari Biro Humas Pemprovsu. “Kami akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini ke Gubernur Bapak Edy Rahmayadi,” kata Salman.

Setelah mendengar penjelasan perwakilan gubernur, massa Himmah dan PMII kemudian meninggalkan kantor gubernur dengan tertib. (Nas)

Print Friendly