Dukung Deskresi Polri , Aktivis Muda NU: Pelantikan Presiden Harus Aman

KANALMEDAN – Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin akan dilantik, Minggu (20/10) besok. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat diimbau turut menyukseskan produk pemilihan umum yang berlangsung demokratis 17 April lalu itu.

“Kita ajak seluruh elemen masyarakat tidak melaksanakan aksi unjuk rasa saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, karena akan berpotensi pada aksi yang anarkis,” kata aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Riduan Hasibuan kepada wartawan di Medan, Jumat (18/10).

Riduan yang juga Wakil Bendahara PW GP Ansor Sumut ini menyampaikan dukungannya atas deskresi Polri yang tak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa menjelang dan saat hari pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober nanti. Deskresi ini sebagai upaya meminimalisir gangguan keamanan dan penumpang gelap yang sering nimbrung di aksi mahasiswa.

“”Kami menaruh kepercayaan terhadap aktivis mahasiswa termasuk BEM, Kelompok Cipayung dan organ gerakan yang ada sangat mengerti tentang suasana kebatinan kita berbangsa bernegara,” kata mantan Presiden Mahasiswa UIN Sumut ini.

Oleh sebab itu, tambahnya, sikap preventif yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bukanlah pengekangan terhadap hak berpendapat dan berdemokrasi, melainkan lebih ke arah pencegahan sedini mungkin dan tak ingin pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih hasil pesta demokrasi terbesar di dunia cacat di mata internasional, karena akan banyak mata yang menyaksikan agenda sakral tersebut.

Riduan menyampaikan pihaknya mendukung TNI/Polri dalam mengamankan pelantikan Presiden – Wakil Presiden terpilih demi menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.

“Ini produk demokrasi kita di Indonesia, kita harus kawal agar tak ada yang mengganggu dan merusaknya,” tegas mantan Bendahara Umum PB PMII 2014 -2017 ini. (Nas)