Menkominfo Buka Rakernas APJII 2019 di Medan

Ketua Umum APJII Jamalul Izza bersama Menkominfo Rudiantara dan Wagub Sumut Musa Rajekshah saat memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Rakerja APJII.

KANALMEDAN – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2019 di Hotel Dyandra Santika Medan, Selasa (26/6). Rakernas tersebut dihadiri dan sekaligus dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI, Rudiantara.

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza mengungkapkan, dilihat dari hasil survei yang dilakukan, pengguna internet di Indonesia pada 2018 sudah mencapai 65 persen dari jumlah penduduk atau populasi yang ada. Jumlahnya sudah mencapai 171 juta orang Indonesia yang mengakses internet.

“Jumlah ini lebih besar dari pengguna akses yang ada di negara ASEAN,” ungkap Jamalul dalam keterangan pers di sela-sela rakernas.

Menurutnya, jumlah pengguna internet yang mencapai 171 juta orang dinilai sudah cukup bagus. Namun begitu, akses internet di Indonesia masih kalah kencangnya dibanding dengan negara ASEAN. “Seharusnya akses internet di Indonesia lebih kencang dibanding Singapura maupun Malaysia, karena memang populasi dan jumlah penggunanya lebih banyak ketimbang kedua negara tersebut,” tutur Jamalul.

Diutarakan dia, sekarang ini APJII sedang menyusun program untuk bagaimana suatu saat nanti dunia internasional belajar konten di Indonesia. Artinya, kalau selama ini Indonesia hanya belajar konten di dunia internasional maka ke depan harus sebaliknya yaitu mereka yang belajar konten ke Indonesia.

“Saat ini sudah mulai terjadi, dimana salah satu operator internet luar negeri datang ke APJII dan meminta bisa enggak konten Indonesia dibawa ke ajang luar negeri. Jawabannya, tentu bisa tetapi kita lihat dulu dengan beberapa syarat lantaran kita ingin mengejar agar konten Indonesia semakin besar,” sebut Jamalul.

Lebih jauh ia mengatakan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah yang sedang dikembangkan dalam bidang telekomunikasi. Program tersebut adalah Palapa Ring. “Dengan program Palapa Ring, makanya di Rakernas ini kita bahas untuk bagaimana aturan-aturan penggunaan Palapa Ring nanti. APJII sudah bekerja sama dengan BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) dan Kemenkominfo, jadi dengan ada Palapa Ring maka anggota APJII di daerah yang selama ini susah terjangkau aksenya maka bisa memanfaatkan Palapa Ring,” terangnya.

Di samping itu, sambung Jamalul, APJII berkeinginan ke depannya bisa menyelenggarakan pemilu online. Oleh karena itu, meminta izin kepada pemerintah dalam wacana tersebut. “Sebab, mau tidak mau kita harus menuju ke arah itu, yaitu dengan mengikuti perkembangan dunia teknologi dan informasi. Makanya, paling tidak dengan jumlah anggota yang semakin banyak, kita lagi mencoba menjajaki. Untuk itu, setidaknya 5 tahun ke depan bisa tidak melakukan pemilu online? Hal ini dapat dilakukan jika bekerja sama dengan pemerintah dan penyelenggara jasa internet bisa berjalan,” imbuh dia.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) APJII, Hendri Kasyfi mengatakan, Sumatera Utara memiliki kontribusi pengguna internet terbesar di Pulau Sumatera yang menyumbang sekitar 6,3 Persen. Jumlah ini diyakini akan terus meningkatkan setiap tahunnya. Sebab, pengguna internet di Sumut bukan hanya di Medan melainkan kabupaten/kota lainnya yang saat ini terus didorong.

“Hasil survei 2018 secara nasional pengguna internet yang dilakukan APJII, kontribusi penggunaan internet di Sumatera Utara sudah mencapai 6,3 persen. Kontribusi ini merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera, dengan total kontribusi mencapai 21,6 persen,” sebutnya.

Sementara, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah yang turut hadir dalam Rakernas menyampaikan, penyediaan akses internet di Sumut sendiri sudah cukup baik karena perusahaan provider ada di provinsi ini. Akan tetapi, sesuai disampaikan Menkominfo bahwasanya agar Telkom memberikan tambahan kuota untuk provider yang ada.

“Kita berharap di Sumut ini seluruh daerah terjangkau oleh internet. Namun demikian, diakui saat ini memang untuk Kepulauan Nias tidak begitu lancar. Padahal, ke depannya Sumut diharapkan menjadi provinsi yang smart. Artinya, semuanya bisa berbasis elektronik sehingga informasi tentang pembangunan, data-data dan segala sesuatunya bisa terjangkau sampai tingkat desa,” jelas Wagubsu. (Nas)

Print Friendly