KANALMEDAN - Anggota Komisi D DPRD Sumut Donald Lumbanbatu mengigatkan oknum bupati yang masih menjabat ketua partai, untuk menghentikan intimidasi terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun masyarakat untuk memilih Caleg “jagoannya” dari partainya, demi terciptanya Pemilu yang bebas dan demokratis.
“Kita menerima sejumlah pengaduan dari ASN maupun masyarakat yang mengaku ditekan dan diintimidasi oleh oknum bupati kepala daerah yang masih menjabat ketua partai, untuk memilih Caleg dari partainya pada Pemilu 17 April 2019 mendatang,” ujar Donald Lumbanbatu kepada wartawan, Selasa (12/3/2019) di DPRD Sumut.
Selain melakukan intimidasi terhadap ASN, masyarakat hingga Kepling untuk memilih Caleg dari partainya, ujar Donald, oknum bupati tersebut juga kerap menggunakan fasilitas negara maupun kantor-kantor pemerintah untuk melakukan sosialisasi serta memenangkan Caleg maupun partai yang dipimpinnya.
Bahkan Donald pernah melakukan sosialisasi di salah satu kecamatan di Dapil-nya wilayah Tapanuli. Tapi masyarakat memohon, agar dirinya tidak datang ke salah satu rumah warga dengan alasan, jika oknum bupati melihat kehadiran anggota dewan yang juga Caleg ini, masyarakat akan ditegur oleh bupati.
Dengan tidak netralnya oknum bupati tersebut, tandas politisi Partai Gerindra ini, lembaga legislatif mendesak Bawaslu segera turun-tangan melakukan investigasi, karena hal itu merupakan tindakan “pemaksaan” pilihan terhadap masyarakat maupun ASN.
“Yang paling menyolok adanya keberpihakan oknum bupati tersebut terhadap Caleg partainya, yakni memperbolehkan fasilitas negara untuk kepentingan politik partai yang dipimpinya. Misalnya pemasangan spanduk maupun poster Caleg di kantor desa,” ujar Donald.
Berkaitan dengan itu, Donald berharap kepada Bawaslu provinsi dan kabupaten segera memproses dan menindak tegas adanya keterlibatan dan intimidasi kepala daerah terhadap ASN maupun masyarakat.
"Bawaslu jangan diam saja melihat adanya kecurangan dilakukan para kepala daerah," tegasnya.(Jen/FN)
