PMII Sumut Kecam Romo Syafii
KANALMEDAN – Pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Raden Muhammad Syafii yang akan merekomendasikan pencopotan Kepala Kepolisisan Daerah (Kapoda) Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Agus Andrianto, menuai antipati di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan sikap pria yang akrab disapa Romo tersebut dikecam elemen masyarakat kampus. “Apa yang dinyatakan pentolan Partai Gerindra itu sangat berbanding terbalik dengan fakta yang dilaksanakan Kapolda Sumut,” kata Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergereakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut, Azlansyah Hasibuan, di Medan, Kamis (7/3).
Menurutnya, sejak Irjen Pol Agus Andrianto menjabat sebagai Kapolda Sumut, hukum benar-benar tegak di provinsi yang multietnis ini. “Tak ada yang kebal hukum lagi di provinsi kita hari ini, kejahatan yang bertahun-tahun tak bisa tersentuh hukum, kini dituntaskan Kapolda Sumut,” urainya.
Salahsatu contohnya, pemberangusan mafia-mafia hutan. “Jika selama ini para mafia dengan nyaman menggarap hutan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi di era kepemimpinan Kapolda yang akrab disapa Pak Agus itu, diberangus,” tegasnya.
Dibeberkannya, apa yang menjadi alasan Romo bahwa Kapolda Sumut melakukan intervensi dalam Pemiihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sangat tidak beralasan.
“Siapa rupanya yang diintervensi? Apakah dengan melaksanakan tugasnya memberangus mafia itu dikategorikan intervensi. Kalau itu terjadi maka alasan pentolan Gerindra tersebut sangat tidak masuk di akal,” tukas Azlansyah.
Sejauh ini, katanya, tak ada masyarakat ataupun lembaga yang mengadu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adanya tindakan intervensi Kapolda Sumut.
“Artinya pernyataan Romo itu mengada-ngada dan cenderung beraroma politis, dengan mempolitisasi ASN yang tentunya untuk menarik simpati masyarakat,” tandasnya.
Oleh karena itu, diharapkan ke depan seluruh politisi jangan mempolitisir aparat penegak hukum atau aparatur penyelenggara negara lainnya. “Malah kita melihat sebaliknya, pernyataan Romo tersebut memanfaatkan jabatannya sebagai Anggota DPR RI untuk kepentingan politik,” tandasnya.
Dia juga mengingatkan Romo benar-benar menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat, dan tidak bermuara menciptakan kegaduhan antara masyarakat dengan aparat penyelenggara negara ataupun aparat penegak hukum.
“DPR RI punya tupoksi kontrol lewat kewenangannya di gedung senayan sana dengan memanggil Kapolri, bukan sebaliknya fungsi kontrolnya malah dijadikan sarana kampanye yang bermuara politik belah bambu. Artinya dengan menekan Kapolda Sumut, citra Romo terangkat,” bilangnya.
Sekedar diketahui, pernyataan politikus Partai Gerindra, Romo itu disampaikan saat unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (1/3).
Dalam aksinya itu, Romo terlihat berapi-api menentang segala bentuk intervensi . “Apakah Kepolisian Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik, dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Sudah mereka laksanakan?,” tanya Romo yang kemudian disambut teriakan “belum “ oleh para ibu-ibu.
“Saya akan merekomendasikan ini di Komisi III untuk memberhentikan Kapolda Sumu. Kalian lihat nanti tanggal mainnya,” tegas Romo. (Nas)
