Ratusan Proyek di Sumut Bermasalah dan Terindikasi KKN
KANALMEDAN – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) Azhari AM Sinik menegaskan, pihaknya akan meninjau ratusan proyek APBN dan APBD tahun 2017-2018 di SKPD Sumut, yang diduga bermasalah dan terindikasi kourpsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Kita akan telusuri semua proyek bermasalah tersebut, kemudikan kita sampaikan kepada Gubsu Edy Rahmayadi sebagai laporan,” kata Azhari AM Sinik, didampingi Direktur Investigasi Partono Budy dan Sekretaris M Rivai SPd I, kepada pers di Medan, Senin (22/10).
Dari hasil investigasi tim LIPPSU dan laporan masyarakat, proyek dari sumber dananya berasal dari APBD –APBN tahun 2017-2018 di dinas/instansi vertikal yang berada di SKPD di Sumut, diketahui bermasalah, mulai dari penyusunan HPS (harga perkiraan sementara), proses penawaran, lelang hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Modus permainannya pun sangat canggih, yang melibatkan oknum tertentu di SKPD hingga oknum pejabat pemerintah. Semuanya ini akan kita usut,” ujar Sinik.
Dijelaskan lebih jauh, dari puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dinas Pemprovsu, 11 di antaranya akan menjadi fokus perhatian LIPPSU.
“Ke-11 dinas itu antara lain Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, PSDA, Perumahan Kawasan Permukiman (PKP), Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pariwisata Sumut. Anggarannya setiap tahun ratusan miliar hingga triliunan rupiah, baik dari APBD maupun APBN tahun 2017-2018,” sambung Azhari AM Sinik.
Semua proyek tersebut, lanjutnya terindikasi penyelewengan yang berada di beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumut. Penemuan proyek-proyek bermasalah itu sebelumnya telah dikeluhkan oleh masayarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) karena berindikasi merugikan keuangan negara.
“Kita akan tindaklanjuti temuan itu, kita kejar sampai ke akar-akarnya dan kita laporkan kepada Gubsu Edy Rachmayadi,” katanya.
TIDAK TERUKUR
Menyinggung proyek-proyek bermasalah tersebut di atas, LIPPSU melihat ada paket kegiatan yang tidak jelas peruntukan dan tidak terukur, seperti pengadaan baliho, spanduk, poster hingga pengadaan sepedamotor yang bersumber dari SKPD tertentu. “Jenis kerjaan ini agaknya untuk mendukung Gubsu sebelumnya, namun tidak terukur. Biayanya hampir triliunan rupiah,” terang Sinik.
Dia meminta aparat kejaksaan, kepolisian hingga KPK untuk turun tangan mengusut tuntas proyek yang bermasalah itu. “Kita juga akan turun hingga ke kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, agar hasilnya diketahui masyarakat,” katanya.
Menyinggung Proyek Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Provinsi Sumatera Utara Satuan Kerja Bidang Kawasan Pemukiman yang bersumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 yang berlokasi di Desa Pasaribu dan Pasar Doloksanggul Kabupaten Humbanghasundutan menelan biaya Rp. 2.817.950.000, SInik menjelaskan proyek tersebut jadi sorotan karena baru beberapa minggu dikerjakan sudah banyak menuai kritikan warga Humbanghasundutan.
Sinik menduga kalau pekerjaan ini sudah salah merencanakan dari awal. Ia menyebut, selain masih banyak yang lebih tepat lokasi untuk dibangun selain yang dikerjakan di Desa Pasaribu, pekerjaan ini diduga terkesan asal jadi dikerjakan walaupun masih tahap pengerjaan karena dasarnya sudah terlihat jelas beberapa pemolesan dengan bangunan lama.
Ia juga mencontohkan proses tender proyek drainase di P Sidempuan dan Deli Serdang di Dinas Sumberdaya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut. Diliihat proses tender mulai awal hingga penunjukan pemenang tidak berjalan fair, tetapi terkesan diarahkan untuk memenangkan rekanan tertentu.
Praktik tak profesional itu terlihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase Permukiman Perbatasan Medan Deli Serdang di Tembung-Batang Kuis, dengan nilai pagu paket Rp 1.981.320.000, yang dananya bersumber dari APBD tahun 2018. Dari 73 peserta lelang yang mengikuti proses hingga penentuan pemenang proyek tersebut, panitia meloloskan CV Global Mandiri dengan penawaran Rp 1.944.493.000, hanya terpaut bilangan puluhan juta dari pagu paket anggaran. (Partono)
