Kata Fraksi PDIP DPRDSU, Medan-Berastagi Sudah “Emergency”
KANALMEDAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-Perjuangan) DPRD Simut mendesak pimpinan dewan dan Komisi D, segera menjadualkan pertemuan dengan Kemen-PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) dan Bappenas (Badan perencanaan pembangunan nasional) terkait pembangunan alternatif Medan-Berastagi Tanah Karo.
“Pemerintah sudah harus mencari solusi agar dibangun jalan alternstif Medan-Berastagi , karena lintas jalan yang ada sekarang sudah tergolong rawan dan emergency,” ujar Ketua FPDI-Perjuangan Dra Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (22/10) di gedung DPRD Sumut terkait seringnya jalan lintas Medan-Karo terhambat akibat kecelakaan maupun longsor.
Baskami Ginting mengungkapkan, jalan lintas Medan-Karo selama ini bisa dianggap sudah emergency, karena jika terjadi kecelakaan atau longsor, jalur lalu lintas dari Medan-Karo dan jalur sebaliknya tertutup, sehingga berdampak terhadap pengangkutan komoditi hasil pertanian masyarakat Karo.
“Jika jalur lalu lintas terganggu sampai 2-3 hari, maka hasil pertanian dari Karo rawan membusuk akibat tidak diangkut dan mempengaruhi perekonomian masyarakat Karo,” ungkapnya.
Menurut Baskami, Pimpinan Dewan bisa memerintahkan Komisi D melakukan pertemuan dengan memanggil instansi terkait rencana pembangunan jalan nasional alternatif lintas Medan-Karo. Seperti Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, Bappeda (Badan perencanaan pembangunan daerah), BBJN (Balai Besar Jalan Nasional) dan Masyarakt Cendikiawan Karo.
Karena, ungkap Baskami Ginting, konsep perencanaan pembangunan jalan alternatif lintas Medan-Karo sudah dibuat dan disampaikan ke FPDI Perjuangan, dengan harapan pemerintah pusat bisa mengakomodir konsep yang dibuat masyarakat cendikiawan Karo tersebut.
“Konsep jalan alternatif Medan -Karo sudah disampaikan Masyarakat Cendikiawan Karo pimpinan Budi Sinulingga mantan Kepala Bappedasu. Kita akan serahkan konsep tersebut jika Komisi D menggelar pertemuan dengan instasi terkait , karena konsep tersebut cukup baik dan perlu mendapat dukungan berbagai pihak,” tegas Baskami.
Dari hasil pertemuan lintas instansi tersebut, tambah Baskami Ginting yang juga anggota Komisi D DPRD Sumut, dapat diboyong ke Jakarta bersama-sama Bappedasu, Dinas Buna Marga Bina Konstruksi Provsu, BBJN menemui Kemen-PUPR agar konsep jalan alternatif yang akan diajukan dapat dianggarkan di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) pada anggaran Kemen PUPR. (Jen/Mer)
