Bahas Lahan Sarirejo, BAP DPD-RI Kunjungi Balai Kota Medan
KANALMEDAN – MEDAN : Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin MSi terima kunjungan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Jumat, (13/4/2018).
Dalam kesempatan tersebut, walikota Medan didampingi wakil walikota, Ir Akhyar Nasution MSi yang menerima kunjungan 12 senator di Balai kota Medan membahas permasalahan sengketa lahan antara TNI-AU dengan warga masyarakat Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia.
Selain BAP DPD-RI yang diketuai, Drs M Abdula Gafar Usman MM, pembahasan sengketa lahan juga melibat unsur TNI-AU yang dihadiri langsung oleh Dan Lanud Soewondo Medan, Kol Pnb Daan Sulfi Ssos MSi Mhan beserta sejumlah jajaran, Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono SH MH, Kepala Kantor Pertanahan kota Medan Fahrul Husein Nasution SH MKN, pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut serta Forum Masyarakat Sarirejo (Formas).
Pada kesempatannya, walikota Medan mengucapkan selamat datang sekaligus menyampaikan apresiasi atas digelarnya pertemuan yang digagas oleh BAP DPD RI tersebut.
Dia berharap, hasil pertemuan nantinya dapat menjadi pencerah bagi masyarakat Sarirejo untuk mengungkapkan aspirasinya demi rampungnya persoalan tanah di kelurahan tersebut, yang telah berlangsung cukup lama.
“Kehadiran rombongan BAP DPD-RI membuat saya lega karena artinya persoalan ini dapat menemui titik terang. Sebab, melalui forum inilah kita dapat mengungkapkan harapan dan keinginan masyarakat Sarirejo,” kata walikota.
Terkait persoalan sengketa lahan antara TNI-AU dengan masyarakat Sarirejo, walikota mengungkapkan, bulan lalu persisnya pada hari 21 Maret 2018, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) dari Kantor Staf Kepresidenan RI juga telah berkunjung ke kelurahan Sarirejo untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
“Saya dan kita semua berharap dari kunjungan-kunjungan ini memberikan keputusan terbaik nantinya. Kami Pemko Medan akan terus memfasilitasi dan memediasi demi tuntasnya persoalan ini. Kita juga sedang menunggu hasil dan instruksi dari pusat mengenai penanganan sengketa tanah Sarirejo,” ungkapnya.
Sementara itu, ketua BAP DPD-RI, Drs M Abdul Gafar Usman MM mengatakan, tujuan kedatangan mereka untuk rapat dengar pendapat sekaligus rapat dengan penyelesaian permasalahan sengketa tanah di kelurahan Sarirejo.
Dia berharap melalui rapat ini ada etika birokrasi yang diambil dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Setelah menjelaskan tujuan kedatangan mereka, Abdul Gafar selanjutnya mempersilahkan Formas untuk menyampaikan aspirasi terkait sengket lahan.
Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ketua Formas Drs H Riwayat Pakpahan selanjutnya menjelaskan kronologis lahan.
Dia mengaku, Formas sudah banyak menempuh jalan guna penyelesaian lahan Sarirejo namun sampai kini tidak kunjung tuntas.
“Tahun 2009, kami juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Wapres Yusuf Kala di rumah dinas wakil Presidenan. Kemudian tahun 2012, kami juga sudah mendapatkan surat dari BPN bahwa persoalan ini akan dituntaskan tahun 2013. Lalu di tahun 2015 bertemu dengan Kementrian Agraria dan kasus itu akan diselesaikan tahun itu juga. Ternyata sampai saat ini tidak kunjung selesai,” ungkap Pakpahan.
Oleh karenanya kesal Pakpahan, warga Sarirejo sebanyak 5.500 KK atau 30.000 jiwa merasa termarginalkan. Padahal, kami sebagai warga negara selama ini taat membayar pajak, terutama PBB. “Jadi kami seluruh masyarakat Sarirejo berharap agar pertemuan yang dilakukan ini dapat menyelesaikan sengketa lahan ini,” harapnya.
Berbeda dengan Pakpahan, Danlanud Soewondo Medan Kol Pnb Daan Sulfi SSos MSi Mhan, menyebutkan, pihaknya tidak ada berkepentingan pribadi dalam penguasaan lahan Sarirejo tersebut. Sebab, lahan itu merupakan aset milik negara sehingga wajib bagi mereka untuk mempertahankannya.
“Berhubung sampai saat ini belum ada keputusan yang pasti, maka kami terus mempertahankannya. Apabila kami tidak mampu memprtahankannya, berarti kami dianggap tidak mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pimpinan,” sebut Danlanud. (Adek)
