Maaf, Gedung DPRD Sumut Menjadi Begini
KANALMEDAN – Gedung DPRD Sumut di Jl Imam Bonjol No.5 Medan, hari ini sunyi sepi seperti gedung yang sudah lama ditinggalkan dan tidak berpenghuni.
Padahal dari segi pisik, gedung ini termasuk paling megah di ibukota Provinsi Sumut,berdiri megah di lokasi paling strategis di jantung kota Medan.
Letaknya berada di sisi kiri Lapangan Benteng Medan, berderet dengan gedung megah yang dibangun dengan biaya sanat pantastis.
“Maaf, kami masih tugas di luar provinsi. Tolong titipkan saja suratnya kepada staf”, kata salah seorang pimpinan DPRD Sumut saat dihubungi kanalmedan.com, pagi ini,Kamis (26/10/2017).
Seorang warga dari Humang Hasundutan (Humbahas) pagi ini, datang bermaksud menemui pimpinan dewan. Warga ini membawa surat mohon perlindungan hukum, sehubungan kebun mereka dibabat oknum-oknum preman dari perusahaan raksasa di daerah mereka.
Warga tersebut juga berupaya menemui pimpinan Komisi E DPRD Sumut, namun sama saja. Semua wakil rakyat yang ada dalam daftar dia untuk ditemui sedang tidak masuk kantor. Dan ketika wartawan mencoba menghubungi salah seorang wakil rakyat yang HP-nya aktif, menjawab mereka berada di luar provinsi.
Pantauan wartawan, dari tadi pagi hingga pukul 14.07 WIB siang ini, tak satupun wakil rakyat di gedung megah itu masuk kantor. Menurut sejumlah staf, mereka sedang “plesiran” ke provinsi lain dengan modus Kunjungan Kerja (Kunker).
Karenanya, bagi siapa saja yang hari ini berniat berurusan dengan wakil rakyat di DPRD Sumut, harus siap kecewa. Mereka sedang tidak berada di kantornya.Mereka sedang sibuk, tugas di luar provinsi.
KURANGI
Menanggapi prilaku anggota DPRD Sumut itu, pengamat anggaran di Sumut, Ahmad Fauzan Muzardi mengingatkan agar anggota dewan mengurangi intensitas tugas diluar provinsi.
“Akan lebih baik mengurus rakyat Sumut dari daerah Sumut,jangan dari daerah lain. Gunakanlah kecanggihan teknologi untuk melancarkan tugas. Negera kita sedang sulit, berhematlah”, katanya.
Aktivis anti korupsi di Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik ini mengingatkan, wakil rakyat di DPRD Sumut lebih berhati-hati dan menghemat penggunaan anggaran.
Dia mengajak semua pihak mengingat kembali hasil survey KPK yang disampaikan langsung kepada DPRD Sumut pada Kamis 15 Juni 2017. Hasil survey menyebutkan, masih banyak ditemukan penyimpangan dalam pengelolaannya.
Aida Ratna Zulaiha dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, dalam paparan di gedung dewan mengatakan, masih ditemui sejumlah masalah dalam pengelolaan anggaran oleh Sekretaris Dewan.
Diantaranya masih ditemui penyelewengan anggaran sebesar 27 persen, markup anggaran 3 persen, anggaran tidak sesuai perencanaan 10 persen, pemotongan honor 10 persen, proyek fiktif 7 persen, dan penyelewengan bansos/hibah 100 persen.(Jen)
