Cegah Pungli dengan Sistem Elektronik, Gubsu Akui Jadi Sasaran Kemarahan
KANALMEDAN-Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mengaku terus terang bahwa dirinya paling banyak menjadi sasaran kemarahan ketika sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online diterapkan.
“Terus terang saya paling banyak jadi sasaran kemarahan karena banyak pejabat yang gagal menitipkan anak-anak untuk sekolah favorit,” kata Gubsu H T Erry Nuradi di Medan,Selasa (15/08/2017).
Gubsu mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam Acara Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Hotel Santika Dyandra Medan. Acara itu juga dihadiri Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpaw, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Walikota Tanjungbalai , inspektorat kabupaten/kota se Sumut.
Turut menjadi narasumber dalam kesempatan itu adalah Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Dwi Priyatno dan akademisi DR Abdul Hakim Siagian.
“Alhamdulillah kita punya komitmen bersama dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya perbaiki Sumut, dan ikut dipantau oleh Tim Korsupgah KPK, maka sistem PPDB online kita laksanakan secara benar. Walaupun banyak kelemahan, seperti kelemahan teknis, dan kelemahan lain yang memang perlu ada perbaikan. Tapi kami tetap konsisten,” kata Gubsu Erry.
Penerapan PPDB online tersebut menurut Erry adalah salah satu bentuk komitmen Pemprovsu dalam mendukungan dan memberantas praktik korupsi dan pungutan liar pada setiap layanan publik di Sumut. Sistem elektronik yang dibangun dan diterapkan Pemoprovsu pada berbagai pelayanan publik adalah dalam rangka mengurangi peluang pungutan liar.
Menurutnya setidaknya ada dua hal yang menyebabkan korupsi sulit diberantas yaitu integritas pribadi dan sistem. “Hampir di semua lini ada korupsi penyebabnya adalah integritas. Apapun yang akan dilakukan tanpa integritas akan sulit. Yang kedua adalah perlunya erbaikan sistem, karena siapapun orangnya, kalau masuk dalam sistem yang tidak baik, pasti akan terpengaruh sistem,” ujar Erry.
Kembali Erry mengatakan bahwa pungli bisa terjadi karena ada pertemuan face to face yang dapat menyebabkan transaksi terjadi. “Kenapa di negara maju indeks persepsi korupsi baik, karena sistem yang diterapkan sudah sangat baik,” ujarnya.
Karena itu, Erry mengatakan Pemprovsu melakukan berbagai gebrakan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Sumut termasuk pungli, diantaranya menerapkan berbagai layanan elektronik. “Untuk bidang pendidikan, Provinsi Sumut termasuk berani, kami adalah yang pertama terapkan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru:red) online yang pertama,” kata Gubsu Erry.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Dwi Priyatno mengatakan Satgas Saber Pungli sudah dibentuk lebih dari sembilan bulan. Sejak terbentuk, sudah diproses sebanyak 928 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menerima lebih dari 31 ribu pengaduan masyarakat.(hms)
