Pemprovsu Pertahankan Opini WTP
KANALMEDAN – Pemprovsu berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota V BPK RI Isma Yatun pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (30/5/2017). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, dihadiri Gubsu T. Erry Nuradi, Wagubsu Nurhajizah Marpaung, Sekdaprovsu Hasban Ritonga dan jajaran SKPD.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemprovsu tahun anggaran 2016 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilakukan, maka BPK memberikan opini WTP. Dengan demikian Pemprovsu berhasil mempertahankan opini WTP,” kata Isma Yatun dalam pidatonya.
Dia mengharapkan, prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Pemprovsu, sehingga akan jadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
Namun, pernyataan BPK tersebut disambut dingin anggota dewan dan undangan yang hadir. Karena hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK RI, sekarang ini sedang “sangat diragukan”.
“Berapalah harga WTP itu ya”, ujar sejumlah anggota dewan penuh tanya.
Sedangkan sebelumnya, kesimpulan Pansus DPRD Sumut terhadap LKPJ Gubsu tahun 2016 telah tegas dinyatakan sebagai tahun gagal bagi Gubsu. Bahkan Pansus LKPJ 2016 memberi 23 rekomendasi penting kepada Gubsu atas kegagalannya itu.
Namun, kendati DPRD Sumut menilai Gubsu gagal di tahun 2016, namun BPK menilainya justru sukses hingga mendapat penilaian WTP.
Sementara Gubsu T. Erry Nuradi mengatakan, keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini berkat kerja keras semua pihak dan mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi agar lebih paten lagi.
Dia meminta seluruh jajaran SKPD untuk menjadikan opini WTP sebagai pedoman untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan lebih baik. “Opini ini bukan untuk kita puas diri, tapi jadi motivasi dan giat lagi kedepannya. Dukungan dari stakeholder dan kerja keras dari SKPD maka predikat itu harus dapat kita pertahankan,” tambahnya. (Jen)
