Dipecat Bupati Simalungun, 700 Guru Honorer Demo di DPRD Sumut
KANALMEDAN – Ternyata sekitar 700 lebih guru honorer telah dipecat oleh Bupati Simalungun, JR Saragih. Hal itu terungkap dari keterangan pengunjuk rasa yang tergabung dalam beberapa elemen persatuan guru, saat menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut, Rabu, (26/4/2017).
Pengunjukrasa menuding, pemecatan ini dinilai tidak realistis karena sekolah tempat para guru tersebut mengajar masih kekurangan guru.
“Kami minta DPRD Sumut agar memanggil dan memeriksa JR Saragih,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut, Liston Hutajulu dalam orasinya.
Senada dengan Liston, Edi Siahaan, perwakilan guru honor Simalungun (FGHS) itu berteriak-teriak dan menjerit mengungkapkan unek – uneknya. “Kami diperlakukan tidak manusiawi. Kami mencerdaskan anak didik. Tapi kami dipecat dan diintimidasi. Di mana hati nurani Bupati Simalungun?” teriaknya.
Pada kesempatan yang sama, Jon Roi Purba, Ketua Lembaga Kajian Pendidikan dan Politik LKP2 menduga, pemecatan sepihak ini sebagai buah maladministrasi yang dilakukan Pemkab Simalungun. Maladministasi itu berupa pemberhentian secara sepihak dengan alasan guru berlebih.
Sementara Pemerintah Simalungun kembali merekrut guru di awal 2017 tanpa transparansi. Sehingga penerimaan guru tidak terbuka dan semua ditutup-tutupi. Perekrutan ini membuktikan ada kekurangan guru di Simalungun.
“Ada 700 guru honor yang dipecat dan ditelantarkan Pemkab Simalungun. Enam bulan haknya tidak dibayarkan. Ini tidak manusiawi,” keluhnya.
Alasan pemecatan itu, Jon Roi Purba mengungkapkan, tidak masuk akal. Hanya karena anggaran untuk membayar gaji guru honor tidak cukup, tapi kenapa Pemkab nekat memecat 700 lebih guru honor. Padahal, di APBD Simalungun telah dianggarkan Rp 8,3 miliar untuk gaji guru honor dengan nominal Rp 1 juta per bulan.
“Setelah kami hitung, anggaran itu cukup untuk satu tahun. Ini jadi dasar kita memperjuangkan guru. Tidak mungkin juga anggaran dihitung kurang dari satu tahun. Selain itu juga ada dugaan maladministrasi sebab para guru diberhentikan hanya melalui surat edaran, sementara, para guru diangkat dengan SK,” jelasnya.
Sementara itu, Ganda Armando Silalahi selaku Ketua Forum Guru Honor Simalungun (FHGS). Pemecatan 700 guru honor Simalungun ini dinilai sepihak. Pemecatannya juga menyalahi aturan karena hanya melalui surat edaran. Mestinya harus surat keputusan.
Silalahi menambahkan, pihaknya sudah berjuang sejak 2013, namun belum mendapatkan respon postif dari Pemkab Simalungun. Guru-guru sudah melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut, DPRD Simalungun, DPRD Sumut dan Gubernur.
Sementara itu, DPRD Provinsi Sumut berjanji akan memanggil Bupati Jopinus Ramli (JR) Saragih maupun Kepala Dinas Pendidikan Resman Saragih, untuk membereskan masalah guru honor Kabupaten Simalungun.
Hal tersebut dikatakan Muchrid Nasution, anggota DPRD Provinsi Sumut saat menerima perwakilan Forum Guru Honorer yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumut.
“Segera akan kita panggil Bupati Simalungun dan Kepala Dinas Pendidikan, terkait pengaduan guru ini,” katanya Muchrid Nasution.
Politisi partai Golkar ini menegaskan, permasalahan guru di Simalungun sangat miris. “Apa yang terjadi ini merupakan masalah di banyak daerah, sehingga harus ditindaklanjuti segera,” tegas politisi yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut III ini.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumut Zulfikar menambahkan, Bupati harus menuntaskan masalah guru-guru ini. “Pemerintah yang tidak memperhatikan guru, tidak akan bertahan lama. Itu harus dicamkan Bupati Simalungun,” timpalnya.
Sebelum diterima anggota Dewan, ratusan massa gabungan dari guru dan aktivis berunjukrasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Mereka menuntut DPRD Sumut agar memanggil dan memeriksa Bupati Simalungun JR Saragih karena telah memecat 700-an guru honor itu.
Usai berunjukrasa di kantor DPRD Sumut, massa aksi long march menuju kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro sambil membawa poster-poster bergambar Bupati Simalungun JR Saragih. Diantaranya, dilukis bergigi panjang mirip drakula.(Jen/Adek)
