DPRD Sumut Desak Pemprovsu Rubah Status Jalan Silalahi-Paropo
KANALMEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) meminta Pemerintah Provinsi Sumut, untuk segera merealisasikan status jalan Silalahi-Paropo yang berada di Kabupaten Dairi menjadi jalan provinsi di tahun 2017 ini.
Pasalnya, jalan tersebut berada di jalur lingkar luar Danau Toba yang merupakan kawasan objek wisata yang saat ini kondisinya memprihatinkan.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Leonard Surungan Samosir mengatakan, kondisi jalan tersebut saat ini memang sangat memperihatinkan, apalagi saat ombak besar dari Danau Toba menghantam bibir pantai, maka airnya akan menggenai jalan itu.
“Karenna jalan Silalahi-Paropo tersebut tepat berada dipinggir danau, katanya kepada wartawan di Medan, Rabu (12/4/2017), seraya menambahkan bahwa jalan diseputaran Danau Toba itu banyak yang sudah putus.
Menurut Leo, jika jalan Silalahi-Paropo itu sudah menjadi jalan provinsi maka pembenahan dan perawatan akan lebih cepat. Perlu diketahui bahwa jalan lingkar dalam Danau Toba di Samosir statusnya sudah menjadi jalan nasional.
“Jadi hendakanya jalan lingkar luar segera menjadi jalan provinsi,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Leonard yang juga berasal dari daerah pemilihan Karo, Dairi dan Pak Pak Baharat ini juga meminta agar Balai Wilayah Sungai (BWS) segera membuat benteng diseputaran pinggiran danau.
“Agar ketika ombak besar dari danau datang menghantam pinggiran danau, airnya tidak sampai ke badan jalan. Ini harus segera direalisisakan, mengingat kawasan itu adalah kawasan wisata,” ujarnya.
Selain itu, Leo mengungkapkan bahwa jalan nasional Dairi – Karo yang berada dikawasan penatapan Danau Toba atau lebih dikenal dengan pintu angin akan segara ditangani oleh Pemerintah Pusat.
“Beberapa hari yang lalu ketika kita berkunjung ke Kementerian PU, dikatakan bahwa anggaran untuk mengatasi masalah dikawasan pintu angina tersebut pemerintah sudah mempersiapkan anggarannya. Namun harus pelajari terlebih dahulu untuk penanganannya agar tidak salah perhitungan,” tambahnya.
Karena, lanjut Leo, kawasan pintu angina itu merupakan bukit batu yang sering terjadi longsor. Sehingga jika dalam pengerjaannya nanti dilakukan peledakan, jangan sampai mengganggu pengguna jalan.
“Karena itu, studinya harus benar-benar teliti,” cetusnya.
Lebih lanjut Leo mengutarakan bahwa selain anggran penanganan dikawasan pintu angina tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU dan Balai Besar Jalan Nasional juga menganggarkan dana untuk perawatan rutin, termasuk anggaran perbaikan jembatan Leronom Sumbul. (Jen)
