DPRD Medan Sikapi Positif Kehadiran JPKP

KANALMEDAN – Wakil Ketua DPRD Medan Burha­nuddin Sitepu SH me­­nyi­kapi positif ke­hadiran kawan-kawan dari Jaringan Pen­damping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Medan, yang tidak lain merupakan perpanjangan dari nawacita Presiden RI Jokowi.

“Saya lihat dalam kenyataan, mereka benar-benar peduli terhadap negara, khususnya Pemerintah Kota Medan. Mereka bicara bekerja dasar keikhlasan dan kebersamaan dan ke depan mencari tahu kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populer dan tidak prorakyat. Itu sama halnya dengan apa yang tertanam dalam benak hati saya sebagai salah seo­rang pimpinan DPRD Kota Medan,” ujar Burha­nuddin Sitepu usai menerima kun­jungan Pengurus Jaringan Pen­damping Ke­bijakan Pembangunan (JPKP) Kota Me­dan di ruang kerjanya, Selasa  21 Maret 2017.

Apa yang dikerjakan oleh JPKP adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD Medan, di mana fungsi di dalamnya ada pengawasan.

“Inilah keter­kai­tannya saya lihat dalam perjala­na­n­nya nanti ke depan. Kami sudah sepakat beker­ja­sama untuk lebih baik lagi menyikapi persoalan yang tidak pro rakyat atas kebi­jakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko Medan,” tegasnya.

Dalam kunjungan itu, Ketua DPD JPKP Medan Khairuddin didampingi pengurus lainnya Sekretaris Khairul SSi, Bendahara Boy AZ, Zulfikar Bidang Tarukim, Tatang S, Riza Tanjung SH bidang Hukum, Zaenal Abidin mengutarakan, bahwa organisasi tersebut merupakan perpanjangan dari na­wacita Jokowi.

Tugasnya tidak lain membantu sosia­li­sasi program-program pemerintah yang pro rakyat, mendampingi pelaksa­na­an program-program tersebut agar terlak­sana sesuai rencana dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, Khairuddin menyam­pai­kan beberapa persoalan yang dialami masyarakat terkait KTP maupun gaji para kepling yang belum dibayar.

Sementara Bidang Hukum JPKP Riza  Tanjung SH juga menyampaikan beberapa persoalan di Kota Medan terkait drainase, belum sampainya KIS dari BPJS Kese­ha­tan kepada masyarakat yang benar-benar miskin dan Perda terkait minuman keras.

Menanggapi terkait BPJS Kesehatan yang belum me­nyentuh orang miskin, Bur­ha­nud­din Sitepu meminta agar JPKP mengumpulkan data korban yang tidak mendapat KIS dari BPJS Kesehatan yang memang benar-benar miskin.

“Minta datanya, agar ini bisa digiring persoalannya. Biasakan dalam menyam­pai­kan persoalan jangan hanya menuntut, namun apa solusi yang ditawarkan oleh organisasi kita ini,” sarannya.(Jen)