Korupsi di Belawan, Copot Petinggi Pelindo
KANALMEDAN – Komisi D DPRD Sumut mengapresiasi Poldasu yang berencana membentuk Timsus (Tim Khusus) untuk membongkar praktik pungli di Pelabuhan Belawan, karena persoalan “dwelling time” itu sudah berlangsung lama, sehingga perlu penanganan yang sangat serius.
Besar harapan lembaga legislatif agar Poldasu mengusutnya secara tuntas dan jika terbukti ada permasalahan, seluruh petinggi di Pelindo I Belawan harus segera dicopot dari jabatannya.
Hal itu diungkapkan Sekretaris dan anggota Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoely, ST dan Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Kamis (15/9/2016) saat melakukan kunjungan kerja ke kepulauan Nias.
“Kita sangat mengapresiasi gebrakan Poldasu yang berencana membentuk Timsus membongkar praktik pungli di Pelabuhan Belawan. Kita berharap Timsus ini dapat segera bekerja, guna membersihkan pelabuhan kebanggaan Sumut ini dari praktik-praktikotor dimaksud. Apalagi persoalan Dwelling Time ini sudah berlangsung lama, tapi pengusutannya tidak pernah tuntas,” tandas Nezar dari sebrang telepon selulernya.
Politisi Partai Nasdem ini bahkan menantang jajaran Direksi Pelindo I Belawan untuk ikut membersihkan serta melaporkan jajarannya yang melakukan praktik pungli di Pelabuhan Belawan ke aparat penegak hukum, agar aktifitas bongkar muat (dwelling time) yang selama ini memakanwaktu yang lama, bisa kembali normal.
“Jajaran Pelindo Isudah waktunya dibersihkan, sebab selama ini Pelindo I bagikan negara dalamnegara, sepertinya kurang memperdulikan sorotan maupun kritikan lembagalegislatif menyangkut persoalan dwellingtime di Pelabuhan Belawan. Setelah adanya sorotan dari Presiden Jokowi,merupakan moment yang tepat untuk melakukan pengusutan secara tuntas,” ucap Nezar.
DIEVALUASI
Berkaitan dengan itu, tandas anggota dewan Dapil I Medan ini, oknum-oknum yang menjalankan regulasi dwellingtime di Pelabuhan Belawan harus dievaluasi, karena menjadi penyebab terlambat proses bongkar muat yang mengakibatkan perekonomian terhambat dan para pengusaha menjadi resah serta kerap mengalami kerugian. Efek lain yang ditimbulkannya, tandas Nezar, investor dan rakyat merugi karena akan membeli bahan impor menjadi lebih mahal.
“Semua akibat lamanya regulasi. Ini mencerminkan ada kinerja yang bobrok daripengelola dwellin time di Belawan, makanya Poldasu harus cepat melakukanpengusutan dan BPK-RI kita minta segera melakukan audit investigasi, sehingga pungutan liar tidak ada lagi,” ucapnya.
Nezar dan Baskami juga meminta Presiden Jokowi agar tidak segan-segan mencopot seluruh jajaran Direksi Pelindo I Sumut dari jabatannya, karena jelas kinerjanya mengecewakan presiden dan masyarakat. Artinya, Direktur Utama Pelindo tidak mampu menjalankan intruksi Presiden yang pro rakyat.
“Kita akan buktikan, apakah jajaran Direksi PelindoI merasa dibackup oleh petinggi di kementerian sehingga tidak peduli menjalankan instruksi Presiden. Buktinya, Presiden sudah merasa kesal berarti memang petinggi pengelola dwelling time di Belawan memang sepantasnya dicopot dan diganti yang baru,” katanya.
Ditambahkan Baskami, teguran Presiden Jokowi terhadap pengelolandwelling time di Belawan membuktikan presiden mengawasi kinerja bawahannya, sehingga sudah sewajarnya para pengelola pengelola dwelling time ini segera mundur dari jabatannya, karena dianggap tidak mampu melaksanakan perintah Presiden.
“Kita melihat Presiden Jokowi sangat peduli terhadap pelayanankhususnya dwelling time. Jika memang para pengelola dwelling time di Belawan tidak mampu selayaknya mundur. Jangan sampai dicopot. Itu akan menyakitkan dan memalukan karena memang kinerja sangat tidak baik,” katanya.
Ditambahkan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan ini, sebelumnya, Komisi D DPRD Sumut juga pernah memanggil Pelindo I untuk menanyakan masalah dwellin time ini. Tapi, tidak ada perubahan sehingga kinerja mereka menjadi perhatian Presiden.
“Sekarang kita menaruh harapan besar kepada Poldasu, agar benar-benar memberantas secara tuntas pungli dan masalah dwellin time ini,” ujarnya. (rel/ton)
