Gus Muhaimin Minta Kader PKB yang Duduk di Eksekutif dan Legislatif Fokus Pikirkan Kesejahteraan Rakyat
KANALMEDAN – Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta para pemimpin PKB yang duduk sebagai kepala daerah (eksekutif) dan lembaga legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota) periode 2024 – 2029 harus fokus kepada kesejahteraan masyarakat.
Pemikiran ini disampaikan Muhaimin Iskandar dalam sesi ceramah umum Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) bagi Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024 Wilayah IV yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kep. Riau, di Bukit Kubu Berastagi.
Muhaimin Iskandar menjelaskan secara rinci bahwa dewasa ini demokrasi di Indonesia sudah semakin baik, walau banyak tantangan, namun dengan demokrasi telah melahirkan rakyat biasa untuk bisa menjadi seorang menteri, seorang kepala daerah atau menjadi anggota legislatif sesuai tingkatan.
“Karenanya para pemimpin PKB yang telah mendapat kepercayaan dan amanah rakyat, baik sebagai eksekutif dan legislatif periode 2024- 2029 harus kompak, berjuang dan amanah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia
Gus Muhaimin juga mengingatkan bahwa PKB tidak lagi milik masyarakat Pulau Jawa, tetapi merata seluruh provinsi di Indonesia, dan juga milik semua suku dan agama. Dia mencontohkan Kabupaten Samosir, Sumut, yang masyarakatnya mayoritas suku Batak memilih PKB hingga 6 kursi dan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Samosir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Sumut Drs. Syaiful Syafri, MMA mengatakan, peserta SPP PKB tidur dengan sistem tenda. “Ada 248 peserta yang terdiri dari Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota dari wilayah IV yakni Aceh, Sumut, Riau, Sumbar dan Kepulauan Riau,” kata Syaiful.
Kata Syaiful, peserta sebagai calon pemimpin dari PKB dididik displin oleh instruktur dari Rindam I/BB. Sedangkan materi yang berhubungan dengan pemerintahan, legislatif dan kesejahteraan rakyat diisi tokoh-tokoh Nasional dari PKB seperti H. Abdul Halim Iskandar yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), H. Hanif Dakhiri, Menteri Tenaga Kerja RI 2009 – 2014, H. Cuncun Ahmad S dari DPR RI dan lainnya. (Nas)
