Anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan Putar Video Viral di Depan Kadis Kesehatan
KANALMEDAN – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan, mengaku kecewa terhadap respons Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan terkait sejumlah video viral yang membuat kepercayaan masyarakat kepada tenaga medis berkurang.
Anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan, Sudari ST dalam rapat bersama Kadis Kesehatan, Edwin Effendi, secara gamblang memutar beberapa video viral di Medan, Selasa (28/7/2020).
Video tersebut menyangkut protes masyarakat yang menduga bahwa keluarga mereka sengaja dinyatakan terpapar covid-19 oleh sejumlah rumah sakit di Medan.
“Profesionalkah kita menangani ini? Sehingga banyak persoalan di masyarakat, apakah kita orang yang diamanahkan dan ditugaskan dalam penanganan konflik ini hanya diam dan tidak melakukan aksi,” katanya.
Ia mengatakan setiap ada video viral, baik itu dinas kesehatan maupun Gugus Tugas, seharusnya langsung mengeluarkan statement ataupun melakukan konferensi pers untuk menceritakan kejadian sebenarnya ke masyarakat, sehingga hoaks dan berita kebencian dapat diredam sesegera mungkin.
“Harusnya langsung disikapi, jangan sampai terlalu viral. Panggil pihak rumah sakit, lakukan konferensi pers atau buat statement sehingga tidak ada krisis kepercayaan di masyarakat. Ini enggak, kadisnya sepuluh kali dihubungi paling cuma sekali direspon,” katanya
Ia mengatakan angka warga yang terpapar Covid-19 di Medan sudah mencapai 2.000 lebih.
Ia pun menilai kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan belum maksimal.
“Maka saya bilang dinas Kesehatan Kota Medan ataupun gugus tugas itu harus melakukan gap analysis antara standar yang diberikan Kementerian Kesehatan dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Saat ini kita miris angka positif sudah dua ribu lebih, tapi masih kerja yang enteng-enteng saja, kalau saya lihat. Mana evaluasinya, sampaikan ke kita apa yang sudah dilakukan,” katanya.
Ia pun mengaku miris melihat sejumlah rumah sakit yang nekat melakukan swab test meski tidak terdaftar di SK Kemenkes.
Sudari menilai hal tersebut dapat memicu konflik di tengah masyarakat sebab hasilnya kerap berubah-ubah.
“Saya ironis ada yang tidak terdaftar di dalam SK Kementerian Kesehatan. Tapi dia melakukan pengetesan, mana kontrol Dinas Kesehatan Kota Medan? Kalau menurut catatan kita ada enam yang terdaftar, di surat Kementerian Kesehatan Nomor 314 ini, ada RS Adam Malik, Lab Mikrobiologi USU, Murni Teguh, Putri Hijau, dan Prima Husada. Tapi ada juga rumah sakit yang menerima pasien PCR yang hasilnya berubah-ubah yang membuat kacau masyarakat,” katanya.
Ia mengaku miris terhadap sejumlah rumah sakit yang tidak terdaftar, namun menerima sampel dan mengeluarkan sertifikatnya atas nama laboratorium lain. Dikatakannya, rumah sakit tersebut tidak termasuk dalam list 6 rumah sakit yang memang direkomendasikan oleh Kemenkes.
“Dan ini melakukan praktik-praktik bahkan Pak yang mau tau hasilnya satu hari membayar Rp 4 juta, kalau hasilnya 3 hari atau dua hari tiga juta, dibuat bervariasi harganya. Kasihan masyarakat banyak viral Pak, krisis kepercayaan masyarakat tentang covid ini, kita pun tahu juga apa yang dilakukan oleh lab yang ada di kota Medan ini, sehingga hasilnya berbeda-beda. Kita punya testimoni nanti saya tunjukkan testimoninya supaya kita membuka mata kepala kita,” katanya. (Jen)
