Ansor Sumut Minta Pemerintah Bubarkan Partai/Ormas Pendukung Khilafah dan Radikal
KANALMEDAN – Pimpinan Wilaya (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah agar membubarkan atau minimal memberikan peringatan kepada partai politik (parpol) dan ormas yang mendukung gerakan khilafah dan radikalisme. Karena gerakan khilafah dan radikalisme bertentangan dengan asas berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila.
“Jika ada partai politik atau ormas yang secara terang-terangan mendukung gerakan radikal atau ingin mengubah sistem Negara ini ke khilafah maka pemerintah harus tegas dan berani untuk mengambil tindakan untuk membubarkannya,” kata Ketua PW GP Ansor Sumut Labuhan Hasibuan SAg kepada wartawan di Medan, Jumat (8/11) sepulang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta 6-7 November 2019.
Labuhan menyatakan, pemerintah harus berani mengamputasi setiap gerakan radikal yang bukan hanya pada persoalan simbolik tapi yang paling membahayakan adalah persoalan konteks idiologi yang menyimpang.
“NKRI ini bukan Negara agama maupun Negara sekuler, sehingga jika ada orang atau kelompok yang ingin mengubah bentuk Negara ini menjadi Negara agama (Daulah Islamiyah atau Khilafah) maka GP Ansor sebagai khalifah di bumi Nusantara ini akan selalu berada di garis terdepan untuk menjaga NKRI dan Pancasila,” tandas Labuhan Hasibuan.
Ditegaskannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini sudah final ditetapkan oleh founding father (pendiri bangsa) yang didalamnya ada para ulama dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 45 sebagai sistem bernegara.
“Menurut kami arah perhatian Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin dalam menumpas gerakan radikal ini sudah di mulai dengan pengangkatan sejumlah menteri maupun pimpinanan lembaga negara dari militer dan polisi pada tempat yang pas dan strategis. Tentu harapan ini tidak hanya pada simbolik tapi harus mampu untuk mencegah doktrin idiologi yang menyimpang yang dimulai dari usia dini maupun para pelajar sehingga idiologi kebangsaan tidak terganggu,” kata Labuhan.
Dia menambahkan, Ansor akan tetap melakukan kontrol sosial terhadap pemerintahan ini. Ansor akan bertindak sebagai mitra pemerintah dan tetap memberikan konstribusi dalam pejalanan bangsa ini selama pemerintah berpihak kepada rakyat. (Nas)
