Gubernur Edy Rahmayadi Sampaikan LKPJ 2018

KANALMEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Akhir Tahun Anggaran 2018 di ruang rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (1/4). Disebutkannya ada berbagai peningkatan yang dicapai Sumut, seperti PAD yang melebihi target, Indeks Pembangunan Manusia, Ekonomi Makro, penghasilan petani, pendidikan, dan infrastruktur.

Untuk pendapatan daerah, kata Gubernur, pada tahun 2018 ditargetkan Rp13.050.103.219.354 dan mampu dierealisasikan sebesar Rp12.925.368.008.463. Namun, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp5.732.425.486.154 terealisasikan sebesar Rp5.861.237.725.098,97 atau tercapai 102,25%. Pencapaian ini sendiri bersumber dari penerimaan pajak daerah sebesar 100.09%, retribusi 98,712%, hasil pengelolaan kekayaan daerah direalisasikan sebesar 61,71% dan lain-lain PAD Daerah yang sah sebesar 252,77%.

“Pendapatan asli daerah dari target sebesar Rp5.732.425.486.154 terealisasikan sebesar Rp5.861.237.725.098 atau 102,25%. Pendapatan ini bersumber dari penerimaan retribusi, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain,” kata Edy Rahmayadi.

Dari laporan yang disampaikan Edy Rahmayadi, Pendapatan Daerah ini digunakan untuk Belanja Tidak Langsung Rp9.662.070.900.378 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada kabupaten kota dan desa, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Kemudian untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, barang dan jasa dan belanja modal. Dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA) Rp841.496.523.210.

Sedangkan untuk perkembangan ekonomi makro Sumatera Utara pada tahun 2018 yang digambarkan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,18%. Pertumbuhan positif terdapat pada semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi ada di lapangan usaha informasi dan komunikasi 8,43%, sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,73%.

Edy Rahmayadi yang didampingi Asisten Pemerintahan Sumut Jumsadi Damanaik juga menyampaikan neraca perdagangan Sumut yang surplus, artinya ekspor lebih besar dari impor, pada tahun 2017 tercatat 18,63% sedangkan tahun 2018 angka tersebut menurun 4,77%. Sedangkan untuk inflasi gabungan kota di Sumatera Utara sebesar 1,23% dan pada tahun 2017 dari 4 Kota Sumatera Utara sebesar 3,20%.

Peningkatan lainnya ada di Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memang meningkat per tahunnya. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya indeks Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,12% kemudian peningkatan Harapan Lama Sekolah 2,18%, rata-rata lama sekolah 2,44% dan meningkatnya pengeluaran perkapita sebesar 4,95%.

Selanjutnya untuk bidang pertanian ada peningkatan pada Nilai Tukar Petani (NTP), pada tahun 2018 tanaman pangan dan holtikultura sebesar 93,72% dan NTP sub sektor tanaman holtikultura 91,72%. NTP lebih kecil dari 100% berarti petani mengalami defisit yang artinya harga komoditas pertanian relatif lebih kecil dibanding kenaikan harga barang dan jasa, konsumsi dan biaya produksi.

Rapat paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan didampingi Wakil Ketua Aduhot Simamora. Selain itu juga hadir berbagai OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, DPRD Sumut akan membentuk pansus yang bertugas untuk membahas LKJP Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2018 dan kemudian dilanjutkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). (Jen)