DPRDSU Minta Kejatisu Usut Proyek Jembatan Provinsi Rp3 M di Simalungun
KANALMEDAN – Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting meminta Kejatisu turun tangan untuk segera mengusut proyek pembangunan Jembatan Provinsi Bah Sidya di Huta Bah Biru Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun berbiaya Rp3 miliar lebih. Pengerjaannya diduga sarat dengan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).
“Dari laporan LSM Ipar Simalungun , bahwa pengerjaan proyek pembangunan Jembatan Provinsi di Huta Bah Biru Simalungun dikerjakan asal jadi dan diprediksi tidak akan bertahan lama. Untuk memastikan hal itu, kita harapkan kepada aparat terkait segera melakukan pengusutan,” ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (27/12/2017) ketika dihubungi melalui telepon.
Apalagi proyek jembatan yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut TA 2017 tersebut, tandas Baskami, baru dikerjakan sudah terjadi keretakan di sejumlah titik bangunan, sehingga diduga kualitasnya sangat rendah. “Untuk mengetahui kebenaran laporan LSM Ipar tersebut, perlu segera diturunkan tim guna melakukan penyelidikan,” tandasnya.
Seperti diberitakan SIB sebelumnya, proyek pembangunan Jembatan Provinsi tersebut diduga tidak sesuai bestek, sehingga muncul keretakan yang berpotensi membuat jembatan mudah ambruk alias tidak bertahan lama, sehingga perlu perhatian serius dari Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut, agar pengerjaan proyek tidak sembarangan.
“Jika laporan LSM Ipar itu benar, kita minta Dinas BMBK Sumut maupun aparat penegak hukum segera memanggil penyedia jasa PT Pifo Pusaka Abadi, konsultan supervisi PT Konsulindo Citra Ernala untuk mempertanggungjawabkan keberadaan proyek dimaksud. Jangan nanti baru beberapa bulan selesai dikerjakan sudah ambruk,” ujar Bendahara F-PDI Perjuangan itu.
Disesalkan
Sementara itu, Baskami juga menyesalkan sikap Kadis BMBK Sumut yang terkesan tertutup terhadap wartawan yang ingin konfirmasi menyangkut sejumlah proyek yang ditangani intansi tersebut. “Kita kecewa terhadap sikap Kadis BMBK Sumut yang sempat mengelabui wartawan yang ingin konfirmasi terhadap kondisi proyek jembatan tersebut,” ujarnya.
Berkaitan dengan itu, Baskami mengingatkan, agar Kadis BMBK Sumut tidak alergi terhadap wartawan yang ingin konfirmasi menyangkut pengerjaan proyek yang diadukan masyarakat. “Mari kita trasparan, jangan lagi main gelap-gelapan dengan menonaktifkan Hp atau memberikan nomor ponsel yang tidak aktif lagi, agar hasil pekerjaan semua baik,” tandasnya.(Mama Nangin)
