Rakor Perkebunan, Gubsu : 2018 Pemerintah Fokus Pembenihan dan Pengembalian Kejayaan Rempah
KANALMEDAN- Mulai tahun ini dan ke depannya, pemerintah akan fokus pada pengembangan sektor perkebunan dengan kegiatan peremajaan serta upaya pengambalian kejayaan rempah dan tanaman strategis perkebunan Indonesia lainnya. Karenanya, Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi meminta seluruh stakeholder perkebunan daerah harus memanfaatkan peluang besar yang ada karana Sumut memiliki potensi besar di bidang perkebunan.
Hal itu terungkap dalam acara Rapat Kordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan yang melibatkan seluruh stakeholder perkebunan di Sumut, Garuda Plaza Medan, Rabu (13/12/2017). Hadir dalam kesempatan itu Direktur Pembenihan Perkebunan Kementerian Pertanian Ir H M Anas, M.Si, anggota DPRD Sumut Jhon F Damanik, Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga, para Kepala Dinas Perkebunan/Pertanian se Sumut, pelaku usaha perkebunan, asosiasi pengusaha perkebunan dan Asosiasi Petani, para akademisi dan praktisi perkebunan.
Gubsu Tengku Erry dalamarahannya mengungkapkan potensinya eksisting perkebunan mengusahai luas areal mencapai 2,14 juta ha atau 28 persen dari luas daratan Provinsi Sumatera Utara. Diantara total areal perkebunan tersebut, seluas 1,12 juta ha adalah perkebunan rakyat yang mengelola komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao serta komoditas potensial lainnya seperti aren, tembakau, tebu dan komoditas rempah.
“Potensi perkebunan di Suamtera Utara sudah dikenal sejak zaman penjajahan kolonial Belanda yang menjadi incaran kaum kolonial. Beberapa komoditas yang dikembangkan kala itu disamping Tembakau adalah lada, gambir, aren, pala, kelapa dan kopi. Sejarah menunjukkan bahwa kebun sawit komersil pertama tahun 1911 di Indonesia berada di Sumatera Utara yakni di Pulau Raja dan Tanah Itam Ulu. Dari Sumut inilah kemudian kebunkelapa sawit berkembang ke berbagai provinsi,” jelas Gubsu.
Karenanya Gubsu mengajak segenap pemangku kepentingan perkebunan di Sumut untuk bersama, bahu membahu menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi terdepan di bidang perkebunan. Dalam kesempatan itu Gubsu menyerahkan bantuan kepada kelompok tani berupa traktor dan implement, alat pasca panen kopi, bantuan kepada pengangkar benih kopi, alat pengolahan kopi, peralatan pengolah karet dan bantuan peremajaan tanaman kopi. Gubsu juga menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian atas usaha dan upayanya dalam pengembangan perkebunan di daerah.
Sementara itu, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian, HM Anas mengungkapkan bahwa Indonesia pada tahun 2016 mengalami kehilangan potensi pendapatan dari sektor perkebunan sekitar Rp 507,559 triliun akibat produktivitas hasil perkebunan yang rendah. “Agar tidak lagi mengalami kehilangan potensi pendapatan itu, maka pemerintah mulai fokus lagi memperhatikan sektor perkebunan khususnya pada 15 komoditas andalan Indonesia, ” ujar HM Anas.
Dia juga mengatakan setelah pencapaian swasembada pangan, pemerintah akan fokus pada upaya pengembalian kejayaan rempah serta tanaman strategis perkebunan Indonesia lainnya. Jadi kedepannya, menurut Anas pengembangan perkebunan tidak hanya fokus pada komoditi tanaman sawit dan karet saja.
Selain sawit dan karet, tanaman perkebunan yang diprioritaskan itu antara lain kopi, kakao, kelapa, teh, tembakau cengkeh, sagu, tebu, mete, kapas, nilam, lada, pala, cengkeh, sagu dan tembakau. Menurut dia, potensi pendapatan yang hilang itu terbesar dari kelapa sawit, karet , kopi, kakao dan kelapa. Dia menegaskan, bicara soal produktivitas, maka yang paling utama adalah soal benih. Oleh karena itu, kata Anas, Pemerintah berupaya terus meningkatkan penyaluran benih unggul untuk petani yang menjadi pemilik sebagian besar lahan perkebunan.
Benih/bibit kopi siap tanam di tahun 2018 yang disiapkan Ditjen Perkebunan untuk provinsi misalnya disiapkan sebanyak 821.700 batang. Karet 270.000 batang dan kakao 547.800 batang. “Setelah sukses dengan swasembada tanaman pangan, Pemerintah ingin juga hasil perkebunan Indonesia lebih bagus,” katanya.
Anas menegaskan, agar program peningkatan hasil perkebunan itu berhasil bagus di provinsi seperti Sumut, pemerintah daerah harus juga memfokuskan perhatian pada tanaman perkebunannya. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus memiliki data akurat tentang komoditas unggulan perkebunan tersebut, mulai luasannya di setiap daerah, produksi, produktivitas hingga petaninya. Dengan data lengkap dan akurat , katanya, daerah seperti Sumut bisa mendapatkan pagu anggaran yang lebih besar. Anggaran dari ditjen perkebunan di Sumut tahun 2017 Rp 27, 07 miliar dengan realisasi Rp6,7 miliar atau 24, 9 persen.
Kepala Dinas Perkebunan Provsu Herawati meminta kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara agar membangun penangkaran benih sehiangga menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan komoditi perkebunan di daerah yang bersangkutan. Selain itu dia juga mendorong seluruh kabupaten agar dapat memanfaatkan dana alokasi APBN untuk pengembangan perkebunan melalui pengajuan proporsal yang dilengkapi data akurat. (Adek)
