Rektor USU Bangga Dua Pemimpin Sumut Bergelar Doktor USU

KANALMEDAN-Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof DR Runtung Sitepu SH MHum mengaku bangga saat ini pimpinan Provinsi Sumut (Provsu) Gubernur dan Wakil Gubernur menyandang titel akademis Doktor (S3). Dan yang lebih membanggakan lagi, orang nomor satu dan dua di Sumut tersebut sama-sama meraih gelar doktor di USU.

“Yang diwisuda jenjang Doktor hari ini salah satunya Gubernur kita Bapak H Tengku Erry Nuradi. Dengan demikian Sumut kini dipimpin oleh dua Doktor, Gubernur dan Wakil Gubernur. Keduanya adalah alumni USU,”ujar Runtung dalam sambutannya saat acara wisuda di Auditorium kampus USU di Medan, Senin (21/08/2017).

Dalam kesempatan tersebut Runtung juga mengucapkan selamat serta berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati agar tidak berpuas diri dan dapat mengaplikasikan keilmuannya untuk kepentingan masyarakat khususnya bagi pembangunan Sumatera Utara.

Dikatakan Runtung Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2016-2017 dilaksanakan selama tiga hari Senin (21/08/2017) hingga Rabu (23/08/2017) dengan total 3.222 wisudawan dan wisudawati dari S3, S2 dan S1. Dari jumlah tersebut sebanyak 64,31 persen merupakan wisudawati.

“Ini semakin membuktikan bahwa tren globalisasi bangkitnya kepemimpinan oleh kaum wanita,”ujar Runtung sambil tersenyum dan disambut tepuk tangan para wisudawan, wsudawati serta tamu undangan.

Dalam kesempatan itu Runtung didampingi Direktur Pasca Sarjana USU Prof Dr Robert Sibarani MS menyerahkan ijazah kepada Erry Nuradi. Selanjutnya Gubsu didampingi Istri Hj Evi Diana Nuradi dan ketiga putra-putri mereka Tengku Muhammad Ryan Novandi, Tengku Vira Annisa dan Tengku Muhammad Rivi Riadhi foto bersama Rektor dan Direktur Pasca Sarjana USU.

Sekedar informasi Gubsu HT Erry Nuradi sukses meraih gelar Doktor setelah melakukan penelitian dengan judul Disertasinya “Pengaruh Risiko Politik Terhadap Investasi dan Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara”. Erry sukses mempertahankan disertasinya dalam ujian promosi doktor (sidang terbuka) yang digelar di gedung Biro Rektor kampus USU di Medan, Jumat (18/08/2017).

Bahkan di hadapan Rektor USU Runtung Sitepu bersama tim promotor Badaruddin, Rujiman, dan tim penguji luar komisi yakni Subhilhar, Sirojuzilam dan Said Muhammad, Erry mampu menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan dan dapat meraih gelar doktor di bidang program ilmu perencanaan wilayah pada sekolah pascasarjana USU dengan predikat sangat memuaskan.

Dalam sidang terbuka tersebut, Erry memaparkan alasannya memilih judul disertasi tersebut karena pelaksanaan demokrasi di Sumut melalui aktivitas politik baik dalam proses legislatif dan eksekutif, secara nasional maupun regional sangat penting karena membawa pembaharuan baru khususnya di bidang ekonomi.

Menurut Erry, selama masa agenda politik ini, ternyata menimbulkan risiko terganggunya kestabilan politik di wilayah Sumut sehingga menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. Sementara, investasi ini dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah karena kesempatan kerja, roda perekonomian daerah dan kesejahteraan akan meningkat.

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko politik terhadap investasi di Sumut, mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap investasi di Sumut, mengetahui pengaruh sumber daya alam terhadap investasi, mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap investasi,” ujar Erry.

Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh perekonomian terhadap investasi di Sumut dan untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap investasi di Provinsi Sumut serta mengetahui pengaruh investasi terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Sumut.

Penelitian ini mengunakan data primer dengan jumlah sampel sebanyak 244 badan usaha sebagai responden yang diambil dari 33 kabupaten/kota di Sumut. Teknik analisis penelitian dilakukan dengan analisis Structural Equation Modeling (SEM).

Dikatakan Erry dengan mengambil lima indikator yakni hukum dan peraturan, konflik sosial budaya, konflik sosial ekonomi, konflik sosial politik serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, penelitian ini menyimpulkan hasil bahwa risiko politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi.

“Apabila lima indikator ini dianggap kurang aman oleh investor, maka realisasi investasi akan menurun, begitu juga sebaliknya. Bila risiko politik dianggap dapat menjamin keamanan berinvestasi, maka realisasi investasi juga akan meningkat,” papar Erry.

Sementara, infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi. Sumber daya alam berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap investasi. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap investasi, sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap investasi, perekonomian berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi dan investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengembangan wilayah Provinsi Sumut.

Dari hasil penelitian ini, lanjut Erry, maka diajukan beberapa saran yakni untuk meningkatkan persepsi investor terhadap risiko politik, maka perlu penanganan khusus terhadap lima indikator tersebut untuk dijadikan dasar kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah. Pungutan liar yang selama ini membuat investor terganggu maka diperlukan peran serta dari pemerintah daerah dan Satpol PP untuk menertibkannya.

Selain itu, untuk menarik investasi, baik domestik dan asing perlu dikelola risiko politik dengan lebih baik dan kondusif. Aspek yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dan peraturan yang menyangkut birokrasi dalam berinvestasi.

Setelah meraih gelar doktor, Erry Nuradi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya untuk dapat meraih capaian tersebut. Apalagi dikatakannya, proses meraih gelar doktor ini cukup panjang dimulai dari 2010 dan baru dapat diselesaikan 2017 karena padatnya kegiatan dan kesibukan.

Dari hasil penelitiannya, kata Erry, diharapkanya dapat memotivasi dirinya dan segenap unsur di jajaran Pemprov Sumut untuk lebih giat lagi bahu membahu membangun Sumut.

“Kita tahu membangun suatu daerah itu tidak gampang. Sebab, banyak hal yang harus dikoordinasikan terutama regulasi antara pemerintah dan daerah yang perlu disempurnakan, begitu juga pelayanan publik harus dipermudah dengan mengedepankan program berbasis IT,” ujar Erry.(hms)