Bah, Ternyata Tengku Erry Nuradi Tidak PATEN Sebagai Gubsu
KANALMEDAN – Kendati Gubsu Erry Nuradi gencar mengkampanyekan tagline “Sumut Paten” diberbagai kesempatan, namun dalam penilaian wakil rakyat di DPRD Sumut tidak demikian.
Malah dilihat dari sisi pengelolaan keuangan Pemprovsu tahun 2016, Tengku Erry Nuradi dinilai tidak Paten sebagai Gubsu. Dia dinilai sebagai Kepala Daerah yang tidak kreatif dan tidak inspirator dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Demikian Fraksi Gerindra DPRD Sumut dalam pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Sumut Tahun Anggaran 2016, yang disampaikan jurubicaranya Donald Lumbanbatu di ruang rapat paripurna gedung dewan, Senin (10/7/2017).
Fraksi Gerindra DPRD Sumut menyatakan, Gubsu Erry Nuradi dalam tahun anggaran 2016 tidak memiliki kreasi untuk menggali sumber-sumber PAD selain dari Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).
“Penopang dana pendapatan daerah tahun anggaran 2016 masih bersumber dari PKB dan BBNKB”, kata Donald Lumbanbatu membacakan pandangan fraksinya.
Fraksi ini mengkritisi sangat tajam ketidakmampuan Erry Nuradi mengelola keuangan tahun anggaran 2016 yang menyisakan SILPA mencapai Rp 1,167 triliun. Kenyataan ini sangat mengecewakan, karena banyak target pembangunan yang tidak terealisasi.
Karena itu, dalam pandangan fraksi Gerindra, banyak pertanyaan yang diajukan kepada Erry Nuradi sebagai Gubsu. Termasuk apa saja kebijakan yang dilakukan Erry Nuradi untuk mengantisipasi SILPA mencapai 10 persen dari APBD 2016.
Fraksi Gerinda menyoal berbagai aspek pembangunan dalam pandangan fraksinya, yang pada pokoknya mengisyaratkan Erry Nuradi tidak PATEN sebagai Gubsu.
Bahkan dari pandangan umum Fraksi Gerindra, Erry Nuradi dinilai belum mampu mengelola APBD 2016 secara efisien dan efektif. Karena menyisakan SILPA sebesar Rp 1,167 triliun yang sumbernya dari realisasi belanja yang rendah.
Diakhir pandangannya, Fraksi Gerindra DPRD Sumut menyatakan, banyak catatan pada LPJP Gubsu tahun 2016 yang perlu tanggapan berupa langkah strategis dan kebijakan inovatif untuk perbaikan dimasa mendatang.(Jen)
