KPK Hadir, Anggota DPRD Sumut Ketar-Ketir

Semua pintu aula DPRD Sumut ditutup rapat saat tim KPK datang.(Kanalmedan/Mayjen Simanungkalit/ref)
Semua pintu aula DPRD Sumut ditutup rapat saat tim KPK datang.(Kanalmedan/Mayjen Simanungkalit/ref)

KANALMEDAN – Gedung DPRD Sumut hari ini benar-benar bersahaja, karena lebih dari setengah anggota dewan di gedung itu hadir.

Namun kehadiran mereka bukan untuk melaksanakan tugas rutin seperti rapat dengar pendapat (RDP) atau rapat komisi, melainkan karena ada tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke gedung itu.

Pertemuan itu sendiri menurut undangan yang disampaikan Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman kepada segenap anggota dewan, “peyampaian hasil integrity assesment KPK 2016 dan Diskusi Rencana tindak lanjut”.

Akibat kedatangan tim KPK ini, DPRD Sumut membatalkan kunjungannya ke sejumlah provinsi di Jawa dan Bali. Padahal biasanya, diluar Senin dan Selasa, dewan sudah berada di provinsi lain dengan modus kunjungan kerja (Kunker).

“Kalau KPK yang datang mereka baru takut. Ketar-ketir. Mereka hadir tepat waktu”, kata Badui Ketaren, seorang warga Medan yang berkunjung ke gedung DPRD Sumut, Kamis (15/6/2017).

Badui yang aktivis LSM Anti Korupsi menilai, KPK menjadi satu-satunya lembaga yang ditakuti anggota DPRD Sumut saat ini. Sedangkan lembaga lain, termasuk krtikan Pers, sepertinya sudah tidak diterge.

“Hati mereka telah tertutup dan kepekaan sosial mereka sudah tumpul”, kata badui Ketaren mengkritisi.

Pertemuan antara anggota DPRD Sumut dengan tim KPK sendiri berlangsung di aula baru gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan. Pertemuan terkesan formalitas saja,karena hanya berlangsung sekitar satu jam saja.

Namun entah mengapa mental ketertutupan juga sudah menular kepada oknum utusan KPK yang  hadir di gedung dewan, sehingga tidak satu pun wartawan yang dibolehkan masuk ruangan.

Oknum dari KPK yang menjabat Bidang Pencegahan KPK, Aida Ratna saat dicegat wartawan usai pertemuan mengatakan, memang dirinya yang meminta pertemuan di gelar tertutup. Dia tidak ingin ada perbedaan pendapat.

“Ada beberapa hal yang ingin dinilai perihal integritas dewan dan pengelolaan anggaran,”ucapnya.

Aida sendiri belum bisa menyebut berapa nilai yang diberikan kepada lembaga DPRD Sumut. (Jen)

Print Friendly