10 Kabupaten/Kota Belajar e-Planning Dengan Pemko Medan
KANALMEDAN – Sebanyak 9 kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Utara bersama salah satu kota Kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) belajar bagaimana membangun sistem e-planning dengan Pemko Medan.
Langkah ini dilakukan dalam upaya memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel pada masa mendatang.
Demikian terungkap dalam penandatanganan Fakta Kerjasama Pengembangan Penyerahan Source Code Trainer Of Trainer Dari Aplikasi E-Perencanaan (planning) Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (15/5/2017).
Kegiatan ini merupakan salah satu bagian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun 9 kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan fakta kerjasama tersebut yakni Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei), Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Toba Samosir. Di samping Kota Palu, Sulteng juga ikut serta dalam penandatanganan fakta kerjasama tersebut.
Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi diwakili Sekda Kota Medan, Ir Syaiful Bahri Lubis mengatakan, aplikasi e-planning Pemko Medan sudah terbangun dan dipergunakan dalam tahap-tahapan perencanaan mulai rembuk warga di tingkat lingkungan, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, pokok pikiran hasil reses DPRD Medan sampai dengan penyusunan rancangan rencana kerja SKPD yang akhirnya bermuara menjadi rencana kerja Pemko Medan tahun 2018.
Disadari Sekda, salah satu kelemahan dalam proses perencanaan dan penganggaran adalah tidak terselenggaranya proses perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga menyebabkan lahirnya sifat antipati, pesimis serta menurunnya citra pemerintah daerah di mata masyarakat.
“Itu sebabnya e-planning ini kami bangun untuk mengakomodir proses perencanaan mulai dari tingkat paling bawah (lingkungan) sampai dengan tingkat SKPD (perencanaan program dan kegiatan serta anggaran SKPD), sesuai dnegan arahan konstitusi yang tertuang pada Permendagri No.54/2010,” kata Sekda.
Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Nasution sangat mengapresiasi karena Pemko Medan telah berhasil membangun e-planning. Keberhasilan ini, jelasnya, tak terlepas dari tindak lanjut bagian rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi. Hal ini membuktikan Kota Medan sudah membangun sistem yang lebih baik dari Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin baik, transparan, akuntabel dan terukur. (Jen)
