Ngeri Kali Bah !, Pendemo Tuding Bupati Tapsel Pengisap Darah Rakyat
MEDAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Syahrul Martua Pasaribu SH, didemo rakyatnya sendiri di gedung DPRD Sumut Jl Imam Bonjol Medan, Kamis (30/03/2017).
Jumlah pendemo puluhan orang, lengkap dengan spanduk, poster berisi gambar Syahrul Pasaribu dan mobil pick up berisi alat pengeras suara.
Pengunjukrasa didominasi kaum ibu itu, menuding Syahrul Martua Pasaribu sebagai pengisap darah rakyat dan mengganggu orang yang sudah meninggal.
“Syahrul, teganya hatimu mengganggu orang yang sudah meninggal. Leluhur kami yang sudah dikubur pun kau usik. Kuburannya kau gusur.Terlalu kau Syahrul”, kata seorang ibu dengan teriakan melengking saat rombongan unjukrasa tiba di gerbang gedung DPRD Sumut.
Pengunjukrasa dengan korlap Rizki Yusup Siregar itu,menuding Bupati tapsel sebagai pemimpin arogan. Dengan dalih untuk lokasi perkantoran Kabupaten Tapsel, Syahrul Pasaribu telah menggusur kuburan leluhur warga Desa Janji Nauli Sipirok.
Padahal, leluhur mereka telah menempati kawasan itu jauh sebelum negeri ini merdeka. Kuburan para leluhur warga digusur begitu saja.
Syahrul dituding tidak menyediakan lokasi pengganti secara wajar. Warga berharap, lokasi pengganti ditangani dengan baik, seperti membuka akses jalan dan meratakan areal agar warga dapat dengan mudah memindahkan kuburan leluhurnya.
Dalam orasinya, pengunjukrasa juga mengaku kecewa kepada Komisi A DPRD Sumut, karena tak satu pun yang masuk kantor untuk mendengar aspirasi rakyat. Mereka menuding anggota Komisi A DPRD Sumut, hanya pura-pura membela rakyat dan hanya dekat dengan rakyat saat menjelang Pemilu.
“Tahunya kami bapak-bapk dan ibu-ibu di Komisi A DPRD Sumut tak mau mendengarkan keluhan kami. Tapi tolonglah, kami rakyat juga”, kata pengunjukrasa dalam orasinya.
Beberapa orang laki-laki dari pengunjukrasa, mencoba memeriksa ruangan komisi A dilantai satu gedung DPRD Sumut untuk mencari anggota dewan. Namun walaupun ruangan kerja anggota dewan sudah diperiksa , tak seorang pun yang bertugas.
“Bagaimana mau memperjuangkan rakyat, satu pun anggota Komisi A DPRD Sumut tidak masuk kantor”, ujar salah seorang pengunjukrasa dengan nada kesal.
Dalam pernyataan sikap berkop Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD Pospera) Provinsi Sumatera Utara yang dibagikan kepada wartawan, mereka menggugat Bupati Tapsel bertanggungjawab atas pembongkaran kuburan di desa Janji Nauli Sipirok.
Mengutuk keras tindakan bupati Tapsel yang tidak menghargai adat istiadat di Desa Janji Nauli Sipirok. Gubsu harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan Bupati Tapsel.
Mengunjukrasa juga menyesalkan sikap Bupati Tapsel yang tidak menjalankan kesepakatan rekomendasi dari Komisi A DPRD Sumut yang disepakati dallam RDP tanggal 7 November 2016 silam.
Karena tidak satu pun dari 100 anggota DPRD Sumut yang masuk kantor, maka dari pihak dewan tidak ada yang menerima mereka. Akhirnya, setelah menyerahkan pernyataan sikapnya kepada pihak Humas Dewan, pengunjukrasa meninggalkan gedung rakyat tersebut. (Jen)
