Akhir Januari 2017, Bakal Ada Pelantikan Eselon di Pemko Medan

KANALMEDAN – Pelantikan pejabat eselon di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan dipastikan akan dilakukan akhir Januari 2017 ini. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Selasa (24/01/2017). Kendati sudah memastikan, namun Akhyar enggan menjawab kapa dan siapa saja yang bakal dilantik.”Yang pasti Januari. Kalau yang lain, nanti dulu lah,” ujar Akhyar.
Akhyar mengungkapkan, isu soal pelantikan ini tak ingin membuat kegaduhan atau kericuhan. Ia tak ingin menanggapi isu yang telah beredar di sejumlah SKPD dan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Biarlah itu isu mereka, yang penting nggak dari saya,” jelasnya.
Seperti diketahui, di kalangan ASN telah merebak isu bahwa pelantikan pejabat eselon dua akan dilaksanakan pada Jumat di bulan Januari. Lalu, untuk pelantikan kali ini, Walikota Medan HT Dzulmi Eldin dikabarkan hanya akan melantik pejabat untuk mengisi kekosongan saja.
Seperti di Dinas Pariwisata yang masih kosong. Saat ini posisinya masih ditempati Hasan Basri sebagai Plt Kadis Pariwisata yang juga menjabat sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan. Begitu juga dengan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) yang masih ditunjuk sebagai Plt Kadis yakni Samporno Pohoan yang juga sebagai Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB).
Keresahan juga terjadi di Dispenda Medan dan Dinas Pertamanan Medan. Dua dinas ini, diketahui akan dilebur dan berubah dinas.Dispenda akan menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta Dinas Pertamanan akan digabung ke Dinas Kebersihan Kota Medan. Alhasil, memasuki awal tahun bulan Januari ini kedua dinas ini tidak bisa berbuat banyak.
“Kita serba bingung di sini. Mau terbitkan kop surat juga serba salah. Apalagi, seperti tagihan pajak restoran, pajak PBB kita serba sulit. Karena banyak warga yang minta penerbitan PBB, kita serba salah karena kop surat berubah dan stempel juga berubah. Belum lagi pajak restoran dan lainnya. Kita tidak bisa apa-apa,” kata seorang sumber di Dispenda Medan yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, keresahan juga terjadi di Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan. Banyak PNS bahkan yang enggan masuk ke kantor, karena khawatir akan masuk dalam daftar yang akan dipindahtugaskan ke dinas lain untuk efesiensi SDM di dinas itu.
“Karena dilebur. Jadi pasti ada pengurangan PNS dan pegawai honorer juga. Banyak kawan-kawan yang takut kena perampingan efesiensi pegawai. Ini yang jadi perhatian kawan-kawan. Karena kita juga serba salah,” jelasnya. (tim)