Wagubsu Saksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Peringatan HUT ke-72 RI
KANALMEDAN – Wagubsu, Dr Nurhajizah Marpaung bersama Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, anggota DPRD Sumut serta unsur muspida Provsu menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-72 yang dibacakan Presiden RI, Joko Widodo melalui siaran televisi di gedung DPRD Sumut, Rabu (16/8/2017).
Dalam pidato kenegaraan tersebut Presiden RI, Joko Widodo menekankan pemerataan pembangunan di masing-masing daerah. Presiden mengapresiasi DPD RI yang telah memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah.
Dikatakan Jokowi, berkat kerja keras DPD hingga semester pertama tahun 2017 ini telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.
Beberapa di antara pertimbangan itu ada yang sangat kita perlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa.
Hal ini ditekankan Presiden, sebab disadari bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. “Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air,” ujar Presiden.
Dikatakannya lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
“Kita ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Presiden.
Menurut Jokowi, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri.
“Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia,” ujar Jokowi.
Tak hanya itu, lanjut Presiden, kita juga ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil.
“Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga menyebutkan kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
Dikatakan Jokowi, pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga.
Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada seluruh lembaga negara atas kekompakan, sinergi dan kerjasama yang baik selama ini. Dalam semangat persatuan Indonesia itu, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi dan saling melengkapi.
“Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain. Inilah jatidiri bangsa kita dalam bernegara. Inilah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi setiap tantangan. Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan. Kekuatan yang juga terefleksikan dalam 72 tahun perjalanan bangsa dan negara kita,” papar Jokowi.
Usai menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan, Wagubsu, Dr Nurhajizah Marpaung, Pemprovsu akan berupaya untuk mempercepat pembangunan di Sumut, terutama pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke.
“Banyak hal tadi yang disebutkan pak Presiden, tapi yang paling spesifik itu sepertinya di Sumut soal pembangunan KEK Sei Mangke, ini karena memang pembangunannya masih terkendala. Begitu pun, kita sangat berterima kasih bahwa pembangunan Kuala Tanjung hub internasional tahap satu dalam dua bulan lagi akan selesai. Begitu juga pembangunan kawaan Danau Toba, tinggal KEK yang belum berjalan,” papar Nurhajizah.
Dikatakan Nurhajizah, KEK Sei Mangke belum berjalan disebabkan belum banyaknya investor yang mau berinvestasi. Oleh karenanya, pihaknya akan berupaya mensosialisasikan KEK Sei Mangke ke negara luar.
“Kita sebenarnya sudah berupaya untuk mensosialisasikan KEK ini ke luar, seperti kemarin ke Singapura juga sudah kita tawarkan tapi mereka mengambil investasi di Kuala Tanjung, begitu juga ke China mereka lebih tertarik dengan Nias. Makanya, sama-samalah kita berdoa agar ada investor yang berminat untuk KEK Sei Mangke,” papar Nurhajizah.(hms)
