Begini Kekecewaan Warga Terhadap Festival Durian Kota Medan

Walikota dan istri saat pembukaan Festival Durian.(Kanalmedan/Ibnu Halim)
Walikota dan istri saat pembukaan Festival Durian.(Kanalmedan/Ibnu Halim)
KANALMEDAN –  Festival Durian Kota Medan yang digelar tiga hari sejak 6 s/d 8 Juli 2017 di Lapangan Merdeka Medan, patut diduga telah melakukan pembohonan publik dan mencoreng nama Pemerintah Kota Medan.
Pasalnya, meski telah menggunakan dana APBD Kota Medan, namun pihak panitia penyelenggara dalam hal ini Dinas Pariwisata masih mengutip biaya masuk sebesar Rp60 ribu per orang. Juga tambahan biaya sebesar Rp30 ribu per kilogram untuk durian yang dimakan.
Warga merasa telah menjadi korban pembohongan publik, sebab Festival durian yang diiklankan di media massa dengan anggaran besar, ternyata tidak seheboh promosi. Malah lebih heboh promosinya ketimbang kenyataan dilapangan.
Warga merasa pihak panitia telah bertindak sebagai agen durian, sebab layanan transaksi malah lebih bagus di penjual durian pinggir jalan. Selain harga lebih murah, pilihan di pinggir jalan juga malah lebih beragam.
Tragisnya, pers di Pemko Medan terkesan bungkam atas ketidakberesan pelaksanaan festival durian tahun 2017 ini. Pihak panitia tersesan hanya melepas rodi, menggelar festival tanpa agenda dan perencanaan yang baik.
Anggota DPRD Sumut HM Nezar Djoeli, juga menilai  Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pariwisata telah melakukan pembohongan publik. Sebab, kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-427 Kota Medan itu tidak sesuai dengan iklan yang telah digembor-gemborkan.
“Saya sebagai anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Medan merasa prihatin dengan kegiatan yang mencoreng muka Walikota Medan akibat ulah dari Kepala Dinas Pariwisata Medan”. kata Nezar Djoeli kepada wartawan, Minggu (9/7/2017).
Politisi Partai NasDem itu mengatakan, Medan yang juga kota metropolitan ini dalam refleksi setahun belakang ini harus berbenah di segala sektor. Masih banyak janji – janji ataupun PR yang tertunda dalam agenda pembangunan di Kota Medan khususnya di kawasan Medan Utara.
“Persoalan infrastruktur yang tak kunjung selesai di dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota yang telah disusun dalam agenda pembangunan kota masih banyak yang belum terealisasi. Bahkan sekarang muncul persoalan baru dengan kegiatan yang merupakan pembohongan publik dalam acara hari ulang tahun Kota Medan ke 427,” sebutnya.
Nezar meminta kepada Walikota  agar mengevaluasi Kepala Dinas yang tidak mampu bekerja sama dengan pemerintahan kota supaya  tidak ada yang mencoreng wajah para pemimpin kota.
“Beri masukan yang konstruktif kepada Walikota dan jangan asal bapak senang aja, karena Walikota dan wakilnya juga mempunyai agenda kegiatan yang padat dalam menjalankan roda pemerintahan. Sesungguhnya tanpa koreksi dari SKPD terkait maka seluruh kegiatan yang ada di Kota Medan ini akan menimbulkan preseden yang buruk terhadap pemimpinnya di Kota Medan,” sebut Nezar. (Copasts)
Print Friendly