DPRD Medan Sebut Dinas Perkim banyak Bermasalah

KANALMEDAN – Anggota Komisi D DPRD Medan, Jumadi terlihat berang dengan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang.

Selain lambatnya penertiban papan reklame, penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) juga kerap bermasalah.

“Selain bangunan tak berizin, ada juga bangunan yang berizin tapi bermasalah. Termasuk Podomoro. Kita sudah banyak rekomendasikan pembongkaran. Sudah capek kita omongkan tapi tetap aja bandal,” kata Jumadi, Jumat ( 24/2/ 2017).

Berdasarkan data Komisi D DPRD Medan, pada 2016 ada 25 rekomendasi pembongkaran bangunan dan penghentian pengerjaan.

Namun Jumadi tak dapat memastikan apakah rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh pihak terkait. “Sampai sekarang memang belum ada laporan itu sudah dilaksanakan atau belum,” tuturnya.

Menilik hal ini, Jumadi menyarankan adanya unit kerja setingkat dinas atau badan yang khusus menangani penertiban dan pengawasan.

“Penertiban ini harus punya kekuatan setingkat kepala dinas. Kalau Medan mau tertib seharusnya seperti ini, mudah-mudahan pascadipindahkan la dalam bagian Satpol PP ada dampak positif,” ucapnya mengakhiri.(Jen /tm)