Jejak Kegaduhan di Kabinet Jokowi

kabinet

kabinetJakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi isyarat kegaduhan di Kabinet Kerja yang terjadi akhir-akhir ini dipicu oleh aksi seorang menteri koordinator yang  bertindak di luar kewenangannya. Sang menko yang dimaksud bahkan mengubah nomenklatur kementeriannya tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Arah telunjuk JK memang tak jelas menyebut menteri koordinator yang dimaksud. Namun dalam penelurusan detikcom ada satu kementerian koordinator yang berubah namanya dan tidak sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian.

Dalam Perpres tersebut disebutkan ada empat Kementerian Koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;  serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Di bawah Rizal Ramli, nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berubah nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia. Hingga hari ini Rizal Ramli belum memberikan tanggapan soal pernyataan Wapres JK tersebut.

Sebelum kasus ini mencuat, Rizal Ramli melalui akun Twitternya @RamliRizal melempar ‘serangan’ ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Baca juga: Kabinet Gaduh dan Kisah Meme Rizal Ramli ‘Serang’ Sudirman Said

Ini bukan pertama kalinya Rizal Ramli terlibat perseteruan dengan anggota kabinet di ruang publik. Pada Agustus lalu, saat baru sepekan dilantik sebagai Menko Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia.

Rizal khawatir Garuda bangkrut karena memborong 90 pesawat senilai Rp 266 triliun dari perusahaan asal Prancis itu. Kritik Rizal Ramli ini mengarah ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang membawahi PT Garuda Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla menengahi perseteruan antara Rizal Ramli dan Menteri Rini.

Sebulan kemudian, tepatnya pada September 2015 Rizal Ramli kembali terlibat perseteruan dengan sesama anggota kabinet. Dia mengkritik program Kementerian ESDM di bawah Menteri Sudirman Said soal pengadaan pembangkit listrik 35 ribu Megawatt. Menurut dia, pembangunan proyek listrik lebih realistis dilaksanakan jika target dipangkas menjadi 16 ribu MW untuk lima tahun ke depan.

“Seperti diketahui ada target untuk membangun pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW. Setelah kami bahas, 35 ribu MW tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun, mungkin sepuluh tahun bisa,” kata Rizal kala itu.

Kritik Rizal Ramli dijawab keras oleh Presiden Jokowi. Menurut Presiden, tugas seorang menteri koordinator adalah mencari solusi bukan mengumbar komentar di ruang publik.

Pada Oktober 2015, Rizal Ramli kembali terlibat perseteruan dengan Menteri ESDM Sudirman Said soal rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Perseteruan antar dua pembantu Presiden Jokowi itu bisa diredakan untuk beberapa waktu.

Namun pekan lalu, Rizal Ramli dan Sudirman Said kembali terlibat konflik. Rizal Ramli mengomentari siaran pers Menteri ESDM Sudirman Said yang dipublikasikan sejumlah media pada Sabtu, 27 Februari 2016.

Print Friendly

About The Author

Related posts