Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU KPK Ditunda

pemerintahJakarta – Revisi UU KPK akhirnya dibahas di Istana. Revisi UU ini memang menimbulkan ‘kegaduhan’ di masyarakat. Banyak pegiat antikorupsi menolak revisi UU ini. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo sampai mengancam mundur bila revisi UU KPK benar-benar dilakukan.

Sekitar pukul 12.30 WIB, Senin (22/2/2016) pimpinan DPR yakni Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, serta beberapa pimpinan fraksi antara lain Ketua FPD Edhie Baskoro Yudhoyono, Teguh Juwarno dari FPAN, Saifullah Tamliha dari FPPP, Nurdin Tampubolon dari FHanura, Aboe Bakar Alhabsy dari PKS, dan Arif Wibowo dari FPDIP, bertemu Jokowi.

Sedang dari pihak Istana hadir langsung Presiden Jokowi, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Pertemuan dilakukan sejak pukul 13.30 WIB, Senin (22/2/2016) dan berlangsung selama 1,5 jam. Setelah pertemuan, dilakukan dengan jumpa pers bersama.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan pernyataan lebih dahulu. Jokowi menegaskan sikap pemerintah yang meminta revisi UU KPK ditunda. Dan kemudian hal ini disepakati DPR.

“Bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini ditunda,” jelas Jokowi.

Setelah Jokowi, pernyataan dilanjutkan oleh Ketua DPR Ade Komarudin yang senada mengumumkan penundaan revisi UU KPK. Namun menurut Ade, UU KPK tidak dicabut dari program legislasi nasional di Baleg DPR, yang artinya sewaktu-waktu bisa saja dibahas kembali.

“Kami bersepakat bersama pemerintah menunda membicarakan revisi UU KPK,” tegas Ade yang juga politisi Golkar ini.

Ade mengungkapkan bahwa sejatinya DPR dan pemerintah sepakat terkait empat poin yang akan direvisi di UU KPK yakni terkait penyadapan, penghentian penyidikan atau SP3, dewan pengawas, dan penyidik independen.

“Perlu waktu untuk sosialisasi ke pegiat anti korupsi,” tutup Ade.***

Print Friendly